RI Suarakan Hak Palestina Menjadi Anggota Penuh PBB

INDONESIA terus menunjukkan dukungan kepada Palestina. Di hadapan anggota Dewan Keamanan (DK) PBB, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan bahwa merupakan hak alami dan hak hukum Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB.

Menlu menekankan, walaupun perjalanan menuju kemerdekaan dan keanggotaan PBB tidak mudah, hal itu tidak akan melemahkan upaya Palestina dan masyarakat internasional untuk memenuhi hak mereka.

"Saya sengaja hadir pada pertemuan Dewan Keamanan PBB ini untuk menegaskan dukungan penuh Indonesia atas perjuangan Palestina," ujarnya pada Debat Terbuka DK PBB mengenai Situasi di Timur Tengah, di New York, AS, Selasa (22/1) waktu setempat.

Retno menandaskan bahwa isu Palestina harus mendapat perhatian penuh DK PBB. "Keberhasilan menyelesaikan isu Palestina akan menentukan kredibilitas dan kepercayaan komunitas internasional terhadap Dewan Keamanan PBB.''

Menlu menyampaikan tiga poin yang perlu mendapat perhatian dalam mendorong penyelesaian konfik Palestina-Israel. Pertama, pentingnya semua pihak mematuhi hukum internasional dan semua resolusi PBB terkait, serta tidak mengambil langkah-langkah provokatif.

Dia menyatakan kekerasan dan pelanggaran terhadap hukum internasional harus segera diakhiri. Pun dengan pembangunan permukiman ilegal oleh Israel mesti segera dihentikan.

Poin kedua, Retno menegaskan pentingnya proses perdamaian mematuhi parameter internasional yang telah disepakati dan yang mendapat dukungan mekanisme multilateral. Dalam hal ini, Indonesia berprinsip bahwa two state solution satu-satunya jalan untuk memajukan proses perdamaian Palestina dan Israel.

Poin ketiga yang mendapat perhatian Menlu menyangkut krisis kemanusiaan yang dialami Palestina. Indonesia sangat prihatin terhadap krisis berkepanjangan khususnya di Gaza.

Selain isu Palestina, Debat Terbuka DK PBB juga membahas konflik di Suriah dan Yaman. Terkait hal itu, Menlu Retno kembali mendorong penyelesaian konflik melalui solusi politik yang damai dan inklusif.

Pertemuan DK PBB ini merupakan yang pertama kali dihadiri Menlu Retno sejak Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK pada 1 Januari 2019. (Yan/X-8)