Sempat Tertunda, Thailand Selenggarakan Pemilu Tahun Ini

THAILAND segera mengadakan pemilihan umum (pemilu) yang sudah lama tertunda. Pemerintahan baru diharapkan mulai bekerja pada pertengahan tahun ini.

Konfirmasi terebut berangkat dari keluarnya keputusan Kerajaan Thailand terkait pemilu pada Rabu (23/1). Jadwal pemilu rencananya diumumkan setelah pertemuan Komisi Pemilihan Umum Thailand. Laporan sebelumnya mengimbau pesta demokrasi dilaksanakan pada 24 Maret mendatang.

Baca juga: Australia Selidiki Laporan Warganya yang Hilang di Tiongkok

"Kami akan mengadakan rapat mulai siang ini. Dan setelah rapat, ketua akan mengumumkan jadwal pemungutan suara," ujar Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Thailand, Jarungwit Phumma, kepada The Straits Times.

Pemilu tersebut praktis mengakhiri era pemerintahan militer sejak 2014, ketika panglima militer Prayut Chan-o-cha memimpin kudeta. Gerakan militer itu menggulingkan pemerintah di bawah pimpinan Partai Pheu Thai.

Konstitusi baru yang diberlakukan pada 2017, memunculkan opsi Perdana Menteri (PM) sementara untuk kembali berkuasa, sekalipun dia tidak ikut dalam pemilu. Itu dengan catatan memperoleh dukungan dari parlemen yang baru.

Rencana awal untuk mengadakan pemilu pada 24 Februari, kemudian dikesampingkan karena pemerintah khawatir agenda pesta demokrasi berbenturan dengan beberapa jadwal upacara kerajaan terkait penobatan Raja Maha Vahiralongkorn. Penobatan ini menjadi yang pertama di Thailand sejak 1950.

"Pemerintah yakin tanggal pemilu yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum tidak akan terlalu dekat. Sehingga partai politik dan kandidatnya memiliki waktu berkampanye. Jadwal pemilu juga tidak akan terlambat, karena akan berdampak buruk bagi negara dan rakyat Thailand," bunyi pernyataan resmi dari Kantor PM Thailand.

"Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintahan baru, di bawah sistem demokrasi dengan Yang Mulia Raja sebagai Kepala Negara, akan dimulai pertengahan tahun ini," lanjut pernyataan resmi tersebut.

Keterangan yang dikeluarkan PM Thailand juga mengimbau seluruh warga membantu menjaga situasi yang kondusif dan persatuan, selama pemilu dan acara penobatan berlangsung.

"Kampanye politik dan presentasi arah kebijakan dapat dilakukan melalui proses demokratis. Usulan yang paling sehat dan masuk akal, harus disampaikan kepada masyarakat. Konflik dan perselisihan yang dapat menimbulkan krisis politik, seperti masa lalu, tidak boleh terulang kembali," tutup pernyataan resmi yang disertai penegasan.

Selama berbulan-bulan sebelum kudeta 2014, penentang pemerintah di bawah kekuasaan Partai Pheu Thai, menduduki jalanan Bangkok sebagai upaya reformasi. Sejumlah partai politik yang berkampanye dengan cara sederhana dalam beberapa pekan terakhir, menyatakan siap maju dan mematuhi aturan pemilu.

"Kami siap mengikuti pemilu dan sudah menunggu hari itu untuk waktu yang lama. Pemilu akan membawa Thailand keluar dari persoalan yang terjadi selama delapan tahun terakhir," kata juru bicara Partai Demokrat, Thana Chiravinij.

"Semakin cepat pemilu berlangsung, semakin cepat warga Thailand mendapat kekuatannya kembali," imbuh juru bicara Future Forward Party, Pannika Wanich.

Baca juga: Hindari Masalah Terkait Brexit, Sony Pindahkan Kantor Pusat

Mantan Menteri Energi Thailand, Pichai Naripthaphan, yang sekarang menjadi anggota Partai Thai Raksa Chart, mengatakan kabar penyelenggaraan pemilu memberi harapan baru untuk Thailand.

"Karena akan menghilangkan keraguan selama ini terkait ada tidaknya pemilu. Semoga kita memiliki pemilu yang bebas dan adil, sesuai dengan standar internasional," pungkasnya.(Thestratistimes/OL-6)