Perkuat Diplomasi Kemanusiaan, Kemlu Bersinergi Dengan LSM

KEMENTERIAN Luar Negeri RI terus menjalin kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang kemanusiaan. 

Langkah itu untuk mendorong promosi kapasitas kemanusiaan Indonesia kepada masyarakat Internasional, sebagai salah satu bentuk jejak diplomasi kemanusiaan.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan (HAMKA) Kementerian Luar Negeri, Achsanul Habib, dalam dialog dengan 20 LSM kemanusiaan. 

Habib menegaskan, LSM Kemanusiaan memiliki kelebihan dalam fleksibilitas dan kecepatan bertindak, karena mekanisme yang tidak terlalu birokratis. 

"Keuntungan tersebut dapat disinergikan dengan inisiatif pemerintah untuk memperkuat diplomasi kemanusiaan. Berikut menciptakan modalitas kerja berbasis kemanusiaan yang lebih terintegratif," ujar Habib

Melalui keterangan resmi, Selasa (22/1), diketahui seluruh LSM kemanusiaan yang hadir kembali menyampaikan apreasiasi atas konsistensi pemerintah dalam berdialog secara konstruktif dengan penggiat kemanusiaan nasional. 

Perwakilan dari Dompet Dhuafa menyampaikan, LSM kemanusiaan di Indonesia tidak hanya memiliki kapasitas yang baik, namun juga jejaring yang luas secara internasional untuk mendukung pemerintah.

Dompet Dhuafa memiliki program Youth for Peace yang melibatkan mahasiswa doktoral asing, khususnya dari Timur Tengah yang tengah belajar di Indonesia untuk mengedepankan cara bersifat damai dalam menyikapi kondisi konflik dan kekerasan. 

Saat ini para pemuda yang telah didik ini sudah memiliki peran penting di negaranya masing-masing, khususnya di sektor pendidikan tinggi.  

Dukungan senada juga disampaikan oleh perwakilan dari LSM Social Trust Fund Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh (STF UIN). M

ereka memandang pentingnya upaya meningkatkan exposure pada kinerja kemanusiaan LSM Indonesia, khususnya di regional Asia. Hal ini dapat dilakukan dengan kerja sama yang erat dengan Pemerintah Indonesia

Di lain sisi, LSM kemanusiaan juga mengimbau terus dilakukan perbaikan efektifitas infrastruktur birokrasi pemerintah. 

Terutama kantor perwakilan Indonesia di luar negeri dalam upaya menyokong optimalisasi kinerja ,dan operasi LSM kemanusiaan di suatu negara yang mengalami krisis kemanusiaan.

Dialog pemerintah-LSM kemanusiaan menghasilkan berbagai masukan pada modalitas sinergi kerja antara kedua belah pihak. 

Seperti isu hak asasi manusia pada aspek kemanusiaan, standardisasi operasi kegiatan kemanusiaan, peningkatan bantuan pemerintah Indonesia dalam dukungan peningkatan akses visa dan dokumen keimigrasian di negara-negara operasi kemanusiaan. Berikut juga modalitas kerja sama pemerintah dan LSM yang terstruktur dan tepat. (OL-8)