Aksi Kekerasan Meluas, Presiden Zimbabwe Segera Gulirkan Investigasi

PRESIDEN Zimbabwe, Emmerson Mnangawa, berjanji akan melakukan penyelidikan terhadap meluasnya tindakan kekerasan oleh pasukan keamanan dalam beberapa hari terakhir. Dia pun mempersingkat perjalanan ke luar negeri untuk mengadakan dialog nasional.

Tindakan kekerasan yang terbilang brutal terjadi sejak pekan lalu, menyusul aksi protes terhadap pengadaan bahan bakar. Pihak militer dan kepolisian tampaknya menargetkan para pejabat dan pendukung partai oposisi arus utama, berikut pejabat serikat pekerja dan aktivis masyarakat sipil ternama, ketimbang mereka yang diduga sebagai perampok.

Baca juga: Jelang KTT Putaran Kedua, Korut masih Rahasiakan Situs Rudal

Forum Hak Asasi Manusia (HAM) Zimbabwe menyatakan setidaknya 12 orang tewas dan 78 orang lainnya dirawat karena mengalami luka tembak. Organisasi tersebut juga mencatat lebih dari 240 insiden penyerangan dan penyiksaan. Sekitar 700 orang ditangkap, termasuk 11 anggota parlemen oposisi.

Kekerasan ini merupakan yang paling masif semenjak pemerintahan otoriter Robert Mugabe berakhir pada November 2017. Apalagi terjadi pengambilalihan militer, yang menghancurkan harapan untuk reformasi publik.

Manangagwa kembali ke Harare pada Senin malam waktu setempat, setelah mempersingkat kunjungan ke Eropa dan Asia Tengah terkait upaya mendongkrak investasi. Forum HAM Zimbabwe mengatakan aksi penyerbuan terus berlangsung sampai Selasa dini hari. Di lain sisi, situs internet dan jejaring sosial tampaknya mulai kembali normal, setelah ditutup oleh pihak berwenang selama beberapa hari.

Pasukan militer dalam skala besar berjaga di sejumlah ruas jalan, namun lalu lintas di beberapa pusat kota masih ramai. Mnangawa, yang memenangkan pemilihan umum (pemilu) pada Juli 2018, menyebut pembangkangan di antara pasukan keamanan tidak dapat ditoleransi. "Jika diperlukan, pemimpin (militer) akan digulingkan," tukas Mnangawa.

"Kekerasan atau perilaku buruk oleh pasukan keamanan sungguh tidak dapat diterima. Ini merupakan pengkhianatan terhadap pemerintah Zimbabwe yang baru. Kekacauan dan pembangkangan tidak dapat ditoleransi. Pelanggaran harus diselidiki," imbuh pemimpin berusia 76 tahun dalam keterangan resmi yang diunggah di jejaring sosial. Dia pun turut memprotes aksi protes pekan lalu.

"Setiap orang berhak untuk protes, tetapi ini bukan protes damai. Kerkerasan di luar batas dan pengerusakan yang seakan mengejek, menjarah kantor polisi, mencuri senjata, hingga menyebarkan ancaman. Ini bukan cara Zimbabwe," tegas Mnangawa.

Presiden membela kebijakan kenaikan harga bahan bakar, seraya berdalih keputusan tersebut tidak mudah diambil. "Tetapi itu adalah hal yang paling tepat untuk dilakukan," lanjut dia.

Konsumsi bahan bakar di Zimbabwe mendapat subsidi dari anggaran negara. Para pejabat pemerintahan memandang alokasi anggaran tersebut sebaiknya dialihkan untuk membeli komoditas penting. Aksi protes yang digulirkan masyarakat, dipicu oleh minimnya suplai uang kertas harian, bahan bakar, makanan dan obat-obatan.

Pemerintahan Mugabe meninggalkan Zimbabwe dengan beban utang yang sangat besar. Persoalan lain mencakup infrastruktur belum memadai dan tingginya angka pengangguran, khususnya kalangan usia muda. Sebagian besar kehidupan penduduk Zimbabwe bahkan bergantung pada pengiriman uang dari diaspora. Inflasi di negara itu mencapai 40%.

Setelah era kepemimpinan Mugabe berakhir, muncul optimisme bahwa dekade penindasan tidak akan kembali lagi. Akan tetapi, harapan reformasi politik telah padam. Krisis di Zimbabwe mengundang kecaman keras dari negara-negara Barat, yang mengancam akan melemahkan upaya Zimbabwe untuk bergabung kembali dalam komunitas internasional. Amerika Serikat (AS), Inggris, Uni Eropa dan Kantor HAM PBB mengkritik reaksi pemerintah terhadap kerusuhan di Zimbabwe.

Baca juga: Tiongkok Janjikan Bantuan US$588 Juta untuk Kamboja

Pihak militer dan kepolisian membantah telah melakukan kesalahan. Mereka berdalih pelaku penggerebakan rumah dan kasus pemulukan, dilakukan oleh oknum yang menyamar dengan seragam curian.

Pandangan analis terbagi, apakah krisis memberikan bukti lebih lanjut mengenai perpecahan di dalam partai Zanu-PF yang berkuasa dan pejabat tertinggi pemerintah. Sebagian pengamat menilai Mnangawa mengambil garis lebih moderat untuk memenangkan legitimasi internasional. Pengamat lainnya percaya bahwa presiden dan jajarannya mengadopsi strategi "polisi baik, polisi jahat" yang terkoordinasi, untuk memungkinkan penindasan dalam negeri, tanpa merusak reputasi Mnangawa di luar negeri.(Theguardian/OL-6)