Shutdown Terlama dalam Sejarah AS

MI
13/1/2019 08:45
Shutdown Terlama dalam Sejarah AS
Tanda Museum ditutup Di Manhattan,sebagai bagian dari US shutdown yang memasuki hari ke-22(Johannes EISELE/AFP)

PENUTUPAN layanan pemerintah AS (shutdown) yang telah menyebabkan 800 ribu pegawai federal bekerja tanpa gaji, telah memasuki hari ke-22 kemarin.

Ini menjadi rekor terlama sepanjang sejarah AS. Rekor sebelumnya terjadi pada masa pemerintahan Presiden Bill Clinton  1995-1996, saat itu shutdown berlangsung selama 21 hari.

Penutupan layanan ini terjadi sebagai akibat dari perselisihan Presiden Donald Trump dengan partai oposisi dari Partai Demokrat mengenai pembangunan tembok perbatasan Meksiko.

Penolakan Demokrat untuk menyetujui penggelontoran US$5,7 miliar dolar yang diminta Trump untuk proyek tembok itu telah melumpuhkan Washington. Ini akibat dari penolakan presiden menandatangani anggaran untuk tiap-tiap departemen pemerintah.

Akibatnya, para pegawai federal, mulai agen FBI, pengontrol lalu lintas udara, dan staf museum, tidak menerima gaji pertama di 2019 yang ha­rusnya mereka terima Jumat (11/1).

Situasi ini membuat mereka meng­unggah slip gaji ke media sosial. Oscar Murillo, insinyur luar angkasa di Badan Antariksa AS (NASA), misalnya, menunjukkan slip gaji kosong yang diterimanya ke akun Twitter. Ia mengaku kehabisan uang karena kondisi ini.

Pengguna Twitter lainnya, Cat Heifner, mengunggah slip gaji bernilai satu sen yang diterima saudara lelakinya, seorang pengendali lalu lintas udara. Situs jual-beli Craigslist pun dibanjiri iklan para pegawai pemerintahan federal yang berupaya menjual harta benda mereka.

Barang-barang itu beraneka rupa, dari kasur hingga boneka lawas. Mereka mencantumkan pula tulisan ‘government shutdown specials’ alias produk khusus selama penutupan pemerintah federal.

‘Dijual U$93,88 (Rp1,3 juta) di Wallmart, tapi di sini saya jual US$10 (Rp141 ribu), demikian tertulis di iklan sebuah kursi goyang.

‘Kami membutuhkan uang untuk membayar tagihan,’ tulis sang penjual.
Trump mengatakan Kongres ­harus meningkatkan tanggung jawab dengan menyetujui US$5,7 miliar. “Jika mereka tidak bisa melakukannya, saya akan mendeklarasikan keadaan darurat nasional. Saya memiliki hak mutlak,” tegasnya. (Yan/AFP/BBC/X-10)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Riky Wismiron
Berita Lainnya