Tiongkok di Koridor Penyusutan Populasi

Di saat Tiongkok masih berbangga karena memiliki populasi terbesar di dunia, rekayasa sosial tengah berlangsung ke arah berlawanan, yakni bergerak mempercepat penurunan jumlah penduduk yang tak terhentikan. Demikian hasil sebuah studi terbaru tentang demografi Tiongkok.

Menurut studi itu, Tiongkok diprediksi menghadapi penurunan populasi tak terhentikan selama beberapa dekade mendatang di tengah kondisi kian berkurangnya kelompok usia pekerja yang mendukung anggota masyarakat yang semakin menua. Hal ini terungkap dalam sebuah laporan lembaga terkemuka Tiongkok yang disponsori pemerintah.

Laporan tersebut muncul tiga tahun setelah pemerintah Tiongkok secara resmi mengakhiri kebijakan satu anak yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Dalam laporan yang juga sekaligus menjadi peringatan, bahwa era pertumbuhan populasi negatif hampir tiba di Tiongkok, meramalkan bahwa populasi di 'Negeri Tirai Bambu' itu akan memuncak di angka 1,44 miliar pada 2029.

Menurut laporan Akademi Ilmu Sosial Tiongkok, penurunan tingkat kesuburan akan menyebabkan menyusutnya populasi secara keseluruhan, atau sama dengan saat era 1990-an di level 1,172 miliar pada 2065. Di lain hal, data Bank Dunia pada 2017 menunjukkan jumlah penduduk Tiongkok telah menyentuh 1,386 miliar.

"Populasi usia kerja di Tiongkok mengalami stagnasi," kata laporan itu. Di sisi lain, rasio ketergantungan mereka, yaitu jumlah pekerja dalam kaitannya dengan yang tidak bekerja yang meliputi sebagian besar anak-anak dan pensiunan, terus menurun.

"Secara teori, penurunan populasi jangka panjang, terutama yang disertai dengan meningkatnya populasi yang menua, pasti membawa konsekuensi sosial dan ekonomi yang sangat negatif," kata laporan itu tanpa menjelaskan konsekuensi yang mungkin timbul.

Diperluas

Sementara itu, para ahli telah memperingatkan bahwa saat populasi usia kerja Tiongkok menyusut, hal yang sama juga terjadi pada konsumsi domestik. Kondisi ini dapat menghadirkan konsekuensi yang tidak diinginkan terhadap ekonomi global, terutama bagi pihak yang mengandalkan Tiongkok sebagai mesin pertumbuhan mereka.

Selain itu, laporan tersebut juga menguraikan bahwa negara itu harus mulai mempersiapkan dan menyusun kebijakan untuk memenuhi tantangan penurunan populasi. Sebagai informasi, setelah berpuluh-puluh tahun mengikuti kebijakan satu anak yang ketat, pada 2015 Beijing mengumumkan bahwa mereka akan membatalkan kebijakan kontroversial tersebut.

Selama beberapa dekade, sejumlah pihak telah menyalahkan kebijakan itu karena dinilai sebagai upaya pembunuhan bayi melalui sterilisasi paksa. Di bawah peraturan keluarga berencana saat ini, mayoritas pasangan Tiongkok disarankan untuk memiliki keturunan terbatas pada dua anak.

Namun, upaya perubahan itu gagal menghasilkan lonjakan tingkat kelahiran. Pada 2017, tingkat kesuburan total negara hanya berada di level 1,6 anak per perempuan. Angka itu jauh di bawah posisi yang diperlukan untuk menjaga populasi agar tetap stabil, yaitu di level 2,1.

Saat ini, dua anak tampaknya akan lebih diperluas di bawah rancangan reformasi Undang-Undang Perdata Negara. Dengan reformasi itu, dimungkinkan sebuah keluarga untuk memiliki banyak anak untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir.

Namun, meskipun terjadi proyeksi penurunan populasi di negara terpadat di dunia itu, PBB memperkirakan jumlah penduduk global akan terus meningkat, meskipun trennya melambat.

Sebuah laporan pada 2017 dari badan dunia memperkirakan, pada 2017 penduduk dunia bakal mencapai 7,6 miliar. Di 2030, angka tersebut diprediksi membengkak menjadi 8,6 miliar.

Kemudian pada 2050 diperkirakan naik ke angka 9,8 miliar dan menjadi 11,2 miliar pada akhir abad ini. India, sebagai negara terbesar kedua di dunia dalam hal jumlah penduduk, diperkirakan menyalip Tiongkok sebagai negara terpadat di dunia pada 2024 mendatang. (CNN/I-2)