PLO Kutuk Kunjungan Pejabat AS ke Jerusalem

ORGANISASI Pembebasan Palestina (PLO) mengutuk kunjungan pejabat senior Amerika Serikat (AS) yang didampingi pejabat Yahudi ke Kota Tua Jerusalem. Wilayah itu saat ini diduduki Israel.

Sekretaris Jenderal PLO Saeb Erekat pada Minggu (6/1) mengatakan dalam sebuah pernyataan, kunjungan ke Kota Tua oleh John Bolton, Penasihat Keamanan Nasional AS dan Duta Besar AS untuk Israel David Friedman yang ditemani beberapa pejabat Israel ialah pelanggaran atas resolusi dan hukum internasional.

Hukum internasional menganggap Kota Tua Jerusalem sebagai wilayah yang diduduki. Namun, AS pada Desember 2017 mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Hal itu dinilai sebagai tindakan yang melanggar semua norma internasional terkait dengan masalah tersebut.

Seperti dilaporkan Kantor Berita Palestina WAFA yang dipantau Kantor Berita Antara di Jakarta, kemarin, Erekat mengatakan tindakan semacam itu oleh AS mengakibatkan kekacauan, kerusuhan, dan hilangnya hukum.

Selain itu, kata Erekat, seluruh perbuatan AS itu dipastikan tidak mengubah fakta-fakta masa lalu, saat ini dan masa depan bahwa Jerusalem, yang dikenal dengan Kota Tua, akan selalu menjadi ibu kota abadi Negara Palestina.

Sebelum kunjungan berlang-sung, sejumlah saksi mata mengatakan pasukan pendudukan Israel pada Minggu malam menutup jalan masuk ke Desa Beit Fajjar, sebelah selatan Bethlehem di wilayah pendudukan Tepi Barat Sungai Jordan.

Mereka melarang orang Palestina masuk dan keluar desa tersebut. Selain itu, pasukan keamanan Israel menutup dengan penghalang besi ruas jalan regional di dekat kota kecil Sa'ir, sebelah utara Al-Khalil (Hebron) di bagian selatan Tepi Barat.

Mereka tidak mengizinkan kendaraan milik orang Palestina memasuki wilayah tersebut. Akibat penutupan jalan, warga Palestina yang bermukim di sekitar wilayah itu terpaksa menggunakan jalan alternatif yang berjarak lebih jauh untuk sampai ke rumah mereka di beberapa desa dan kota kecil di sana.

sementara itu, menurut kelompok hak asasi manusia, pembatasan gerakan warga Palestina telah menjadi salah satu alat utama yang diterapkan Israel untuk memaksakan rezim pendudukan mereka atas penduduk Palestina di Wilayah yang dikuasai.

"Kebebasan bergerak orang Palestina di wilayah yang diduduki sepenuhnya berada pada kehendak negara melalui instruksi yang diberikan kepada tentara di Kantor Koordinasi Kabupaten lokal," kata B'Tselem dari kelompok HAM Israel.

Kondisi seperti itu, lanjutnya, memaksa rakyat Palestina untuk hidup dalam ketidakpastian secara terus-menerus.

Hal itu kemudian membuat mereka mengalami kesulitan untuk membuat rencana dan melaksanakan aktivitas sehari-hari.