Rashida Tlaib Gelorakan Pemakzulan untuk Trump

SIKAP kepala batu Presiden AS Donald Trump yang enggan membuka kembali layanan pemerintahan (shutdown) kepada publik meng­undang reaksi tidak kalah sengitnya.

Kali ini perlawanan itu datang dari anggota Kongres AS asal Partai Demokrat, Rashida Tlaib. Tlaib, perempuan keturunan Palestina-AS, itu menulis di akun Twitter miliknya bahwa dirinya ‘akan selalu berbicara kebenaran’. Di akhir tulisan, dia menuliskan tagar #unapologeticallyMe yang mengindikasikan dia tidak akan meminta maaf soal ucapan kasar kepada Trump.

Tekad Tlaib memakzulkan Trump mendapat dukungan di jagat Twitter. Tagar #ImpeachTheMF menjadi trending topic di Negara Paman Sam itu pada Jumat malam dengan lebih dari 110 ribu cicitan.

Tentu saja Trump ge­ram atas ulah Tlaib yang bertekad memakzulkan dirinya tersebut. Trump menyebut ucapan anggota Kongres itu memalukan karena melibatkan kata-kata kotor.

“Bagaimana caranya Anda memakzulkan seorang presiden yang telah memenangi pemilihan umum terhebat sepanjang masa?” kata Trump, kemarin.
Tlaib bergeming dan balik menyerang. “Saya radikal yang siap menggoyang status quo Washington.”

Sebelumnya, demi memaksa Kongres menyetujui anggaran miliaran dolar untuk membangun tembok di perbatasan dengan Meksiko, Trump tidak segan memperpanjang shutdown hingga berbulan-bulan bahkan mungkin tahunan.

“Kami tidak bermain-main ini untuk keamanan nasional. Perbatasan selatan ibarat bencana yang berbahaya dan mengerikan. Kita harus membangun struktur untuk me nyetop imigrasi ilegal, penyelundupan narkoba, dan perdagangan manusia,” ujar Trump seusai bertemu petinggi Demokrat di Gedung Putih, Jumat (5/1) waktu setempat.

Kedua pihak membahas bagaimana meng akhiri shutdown yang telah berlangsung selama dua pekan dan menghentikan 25% layanan di kantor-kantor pemerintahan. Trump mendesak Kongres menyetujui anggaran US$5,6 miliar itu (sekitar Rp70 triliun) untuk membangun tembok di perbatasan dengan Meksiko itu.

Undang-undang Dasar AS mengamanatkan kekuasaan kepada Kongres menyangkut anggaran pemerintah. Trump akan menghadapi hukum jika memotong jalur Kongres untuk mendanai pembangunan tembok.

Chuck Schumer,  pemimpin minoritas Senat, mengakui Demokrat sebaliknya juga mendesak Trump agar membuka kembali layanan pemerintah federal yang ditutup sejak 22 Desember 2018. Shutdown ini menyebabkan 800.000 karyawan tidak bekerja atau bekerja tanpa mendapat upah.

Sejumlah karyawan menggelar serangkai­an protes di pinggir-pinggir jalan di negara bagian Maryland Jumat pekan lalu. Mereka menuntut kembali bekerja.

“Kami memberi tahu Presiden bahwa kita ingin pemerintahan dibuka. Faktanya, dia akan menutup untuk jangka waktu sangat lama. Berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun,” tandas Schumer.