RI Resmi Anggota tidak Tetap DK PBB

INDONESIA akhirnya secara resmi menjadi Anggota tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Peresmian keanggotaan Indonesia diselenggarakan dengan memancangkan bendera Indonesia di markas PBB di New York, Amerika Serikat, Rabu (2/1) waktu setempat. Indonesia akan menjalani peran barunya itu selama dua tahun, mulai 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020.

"Besarnya dukungan itu merupakan bentuk kepercayaan masyarakat internasional terhadap rekam jejak diplomasi dan politik luar negeri Indonesia yang penting dalam menjaga perdamaian dunia," kata Wakil Tetap Indonesia di PBB Dian Triansyah Djani seusai menancapkan bendera Merah Putih di Markas Besar PBB.

Keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB ini merupakan keanggotaan yang keempat kalinya setelah periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Selain Indonesia, negara anggota PBB lain yang juga memulai masa keanggotaannya di DK PBB pada periode yang sama ialah Afrika Selatan, Belgia, Republik Dominika, dan Jerman.

Negara-negara itu akan menggantikan negara Anggota tidak Tetap Dewan Keamanan PBB yang berakhir masa jabatannya sejak 31 Desember 2018, yaitu Kazakhstan, Bolivia, Ethiopia, Belanda, dan Swedia.

Sebagai Anggota Dewan Keamanan PBB, Indonesia bersama 14 negara lainnya (AS, Inggris, Prancis, Rusia, RRT, Kuwait, Afrika Selatan, Pantai Gading, Equatorial Guinea, Jerman, Belgia, Polandia, Peru, dan Republik Dominika) akan menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai mandatnya di dalam Piagam PBB.

Untuk melaksanakan berbagai perannya, sejak 1 Januari 2019, Duta Besar Dian Triansyah Djani telah diberikan tanggung jawab sebagai Ketua Komite Resolusi Dewan Keamanan PBB 1540 mengenai senjata pemusnah massa dan Komite Sanksi terkait dengan terorisme seperti Komite Sanksi Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267.

Di samping itu, RI mengetuai Komite Sanksi Resolusi DK PBB 1988. Indonesia juga akan menjadi Wakil Ketua Komite Sanksi untuk Sudan Selatan dan Komite Sanksi mengenai Irak.

Indonesia juga menjabat posisi Presiden Dewan Keamanan PBB pada Mei 2019. Jabatan Presiden DK dipegang oleh setiap anggota secara bergantian selama satu bulan dengan urutan berdasarkan alfabet nama negara.