Xi Berharap Taiwan kembali Bersatu dengan Tiongkok

PENYATUAN Taiwan dengan Tiongkok daratan merupakan hal yang tak terhindarkan. Presiden Tiongkok Xi Jinping memperingatkan terhadap segala upaya untuk mempromosikan kemerdekaan pulau itu dan mengatakan Tiongkok tidak akan meninggalkan opsi menggunakan kekuatan militer.

Tiongkok masih melihat Taiwan yang demokratis sebagai bagian dari wilayahnya untuk dipersatukan kembali, meskipun kedua pihak diperintah secara terpisah sejak berakhirnya perang saudara di daratan pada tahun 1949.

"Tiongkok harus dan akan dipersatukan, yang merupakan persyaratan tak terhindarkan untuk peremajaan besar orang-orang Tiongkok di era baru," kata Xi dalam pidatonya untuk memperingati 40 tahun pesan yang dikirim ke Taiwan pada 1979, saat Beijing menyerukan penyatuan dan mengakhiri konfrontasi militer.

"Kami tidak berjanji untuk menghentikan penggunaan kekuatan militer dan mencadangkan pilihan untuk mengambil semua cara yang diperlukan terhadap kegiatan separatis Taiwan dan pasukan luar yang mengganggu penyatuan kembali," ujarnya.

Dalam pidatonya, Xi menggambarkan penyatuan di bawah pendekatan satu negara, dua sistem yang akan melindungi kepentingan dan kesejahteraan rekan-rekan senegaranya, Taiwan.

Taiwan menganggap dirinya sebagai negara berdaulat, dengan mata uangnya sendiri, sistem politik dan peradilan, tetapi tidak pernah menyatakan kemerdekaan formal dari daratan.

Hubungan Tiongkok dengan Taiwan telah mengalami ketegangan selama dua tahun terakhir, sejak pemilihan Presiden Tsai Ing-wen, yang menolak mengakui sikap Beijing bahwa pulau itu adalah bagian dari satu Tiongkok.

Pada Selasa, Tsai memperingatkan Beijing bahwa rakyat Taiwan tidak akan pernah melepaskan kebebasan yang tidak terlihat di daratan otoriter. "Beijing harus menghormati desakan 23 juta orang untuk kebebasan dan demokrasi dan harus menggunakan istilah damai dan setara untuk menangani perbedaan kita," tegasnya.

Terlalu berisiko

Menurut Analis, meskipun pidato Xi mengambil sikap yang kuat terhadap separatis Taiwan dan mendo-rong penyatuan kembali, sebagian besar ditujukan untuk audiensi domestik.

"Ini agak kosong dan tidak memiliki poin baru kecuali bahwa unifikasi lintas selat tidak akan memengaruhi kepentingan negara lain," kata Fan Shih-ping, analis politik di National Taiwan Normal University. Dia menambahkan bahwa kata-kata Xi mungkin juga dimaksudkan untuk AS, yang memandang Taiwan sebagai bagian dari strategi Indo-Pasifik.

Pada 2018, AS mengirim banyak kapal melalui Selat Taiwan yang dianggap Tiongkok sebagai wilayahnya, tetapi AS dan lainnya memandang perairan internasional terbuka untuk semua.

Washington juga tetap menjadi sekutu tidak resmi paling kuat untuk Taipei dan pemasok senjata utamanya meski mengalihkan pengakuan diplomatik ke Beijing pada 1979.

Untuk mengakomodasi perbedaan dalam sistem politik dan masyarakat sipil Taiwan, Tiongkok mengusulkan untuk mengadopsi kebijakan satu negara, dua sistem, yang diterapkan di Hong Kong setelah Inggris mengembalikan kota itu ke Tiongkok pada 1997.

Tetapi, beberapa orang mengatakan erosi kebebasan sipil di Hong Kong menetapkan preseden negatif bagi Taiwan.

"Mereka (Tiongkok) melahap Hong Kong, tidak hanya secara politis, tetapi juga budaya dan ekonomi," Claudia Mo, seorang anggota parlemen prodemokrasi Hong Kong, mengatakan kepada AFP. (AFP/BBC/I-1)