Facebook Hapus Akun dan Halaman Terkait Militer Myanmar

JEJARING sosial raksasa, Facebook, menghapus ratusan halaman maupun akun yang berkaitan dengan militer Myanmar. Langkah itu diambil setelah banyaknya kritik yang menilai Facebook gagal mengendalikan penyebaran informasi tidak valid dan ujaran kebencian.

Facebook yang menjadi situs paling populer dan berpengaruh di Myanmar, telah dikritik selama bertahun-tahun. Mayoritas me-ngeluhkan tanggapan manajemen Facebook yang kurang efektif dalam menghalau unggahan konten berbahaya, khususnya terhadap kelompok etnik Rohingya.

Persoalan yang membelenggu kelompok minoritas mencapai puncaknya, ketika militer Myanmar melancarkan operasi pembantaian di Rakhine. Alhasil, 720 ribu orang etnik Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Sayangnya, materi yang menunjukkan perbuatan tidak manusiawi terhadap kelompok tanpa kewarganegaraan itu, tersebar luas di jejaring Facebook.

Pada Rabu (19/12) ini, Facebook menyatakan telah menghapus 425 halaman, 17 grup, 135 akun, dan 15 akun Instagram, yang berkaitan dengan militer Myanmar. Selama ini, mayoritas halaman dan akun yang dihapus, berkamuflase sebagai akun dan halaman berita, hiburan, maupun gaya hidup. Langkah penghapusan halaman dan akun yang disebut 'perilaku tidak autentik terkoordinasi' di Myanmar, merupakan yang ketiga setelah Agustus dan Oktober.

Sejumlah biksu nasionalis garis keras, bahkan jenderal tertinggi Angkatan Darat Myanmar, yang dituduh melakukan kejahatan genosida oleh penyelidik PBB, juga masuk daftar hitam pengguna Facebook.

Beberapa halaman yang dihapus berubah menjadi "Down for Anything", "Let's Laugh Casually" dan "We Love Myanmar". Facebook berupaya memperbaiki reputasinya yang tercoreng, dengan berjanji meningkatkan kecepatan saringan informasi dan menambah staf peninjau bahasa Myanmar hingga 100 orang sampai akhir 2018.

Sebuah laporan independen yang ditugaskan Facebook, menyimpulkan Myanmar bertanggung jawab penuh atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Di lain sisi, perusahaan semestinya melakukan lebih banyak upaya untuk mencegah pemanfaatan jejaring sosial yang memicu perselisihan dan menghasut tindakan kekerasan.