Xi Tegaskan tidak Ada yang Boleh Intervensi Tiongkok

PRESIDEN Tiongkok Xi Jinping, kemarin, menegaskan bahwa tidak ada pihak yang boleh mendikte pembangunan ekonomi negara itu.

Menurut Xi, Partai Komunis Tiongkok telah menandai 40 tahun kebijakan reformasi dan keterbukaan bersejarah mereka di tengah tantangan keras dari Amerika Serikat (AS).

Untuk memantapkan hal itu, dalam pidato di Great Hall of the People yang megah, Xi berjanji akan terus melakukan reformasi ekonomi. Meski begitu, Beijing tidak akan menyimpang dari sistem satu partai dan tidak mau diintervensi negara lain.

"Panji besar sosialisme selalu terbang tinggi di atas tanah Tiongkok. Kepemimpin-an Partai Komunis merupakan fitur paling penting dari sosialisme dengan karakte-ristik Tiongkok dan menjadi keuntungan terbesar dari sistem sosialis dengan karakteristik Tiongkok pula," kata Xi.

Peringatan reformasi yang dimulai di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping pada 18 Desember 1978, berlangsung ketika Tiongkok terkunci dalam pertengkaran diplomatik dan perang dagang dengan AS.

Tanpa merujuk secara langsung ke AS, Xi mengatakan Tiongkok tidak menimbulkan ancaman ke negara mana pun. Tapi, lanjutnya, Tiongkok tidak boleh dipermainkan.

"Tidak seorang pun dalam posisi untuk mendikte orang-orang Tiongkok terkait apa yang seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan," tegasnya.

Dia melanjutkan, masyarakat Tiongkok harus dengan tegas mereformasi apa yang seharusnya dapat diubah. Karena itu, kata Xi, masyarakat Tiongkok juga harus dengan tegas tidak mereformasi apa yang seharusnya tidak dapat diubah.

Namun, saat Xi menjanjikan lebih banyak reformasi, dia tidak menawarkan hal-hal yang spesifik. Di lain hal, AS dan negara-negara Eropa justru telah lama mengeluhkan hambatan-hambatan saat mereka memasuki pasar Tiongkok yang besar.

Saat ini, hambatan-hambatan tersebut masih mengganjal di negara-negara Barat. Padahal, di sisi lain, perusahaan-perusahaan Tiongkok justru menikmati manfaat dari keterbukaan sistem ekonomi Barat.

Sebagai informasi, upaya reformasi di Tiongkok telah mampu menarik ratusan juta orang keluar dari kemiskinan dan mengubah negara itu menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia.

Tapi, saat ini, negara itu tengah menghadapi utang menggunung dan ekonomi yang tumbuh melambat.