Australia Tunda Pemindahan Kedubes ke Jerusalem

PEMERINTAH Australia memutuskan berkompromi dengan desakan Indonesia terkait rencana pemindahan kantor kedutaan besarnya di Israel. Perdana Menteri Scott Morisson mengungkapkan, pemerintahnya mengakui Jerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel. Keputusan tersebut dianggap sebagai langkah yang berimbang dan terukur dari pemerintahannya.

"Australia mengakui Jerusalem Barat, sebagaimana banyak negara lain yang sudah melakukannya, sebagai Ibu Kota Israel," katanya di Sydney seperti dikutip ABCNews, Sabtu (15/12).

Morisson menambahkan, pihaknya menunda rencana pemindahan kantor kedubesnya dari Tel Aviv ke Jerusalem walaupun perwakilan perdagangan dan keamanan Australia tetap dipindahkan ke Jerusalem Barat.

Keputusan ini sebagai bagian dari desakan berbagai pihak yang memprotes rencana pemindahan kantor kedubes tersebut. Australia juga mendukung penyelesaian konflik di wilayah tersebut dengan mengakui keberadaan Palestina di Jerusalem.

"Kita juga mengakui adanya aspirasi dari rakyat Palestina yang menginginkan ibukotanya di Jerusalem Timur," ujarnya.

Keputusan Morisson ini sekaligus menjawab tekanan dari kalangan masyarakat lokal maupun negara tetangga. Sebagai mana diberitakan, rencana pemindahan kantor Kedubes Australia ini sempat menjadi polemik di media massa setempat setempat.

Hal ini berkaitan tekanan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang ingin mengancam membatalkan rencana perjanjian perdagangan bebas kedua negara apabila Australia tetap memindahkan kantor kedubesnya ke Jerusalem.

Sebelumnya, tak lama setelah dilantik menjadi PM, Morisson mengungkapkan rencana mengikuti kebijakan Amerika Serikat yang memindahkan kantor kedubesnya ke Jerusalem. Selain itu, Australia berharap akan terus mendorong proses perdamaian Israel-Palestina untuk mewujudkan solusi dua negara.

Bagi Australia, skenario politik negaranya untuk masa depan konflik Israel-Palestina adalah Jerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina dan Jerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel.

Namun rencana ini kemudian ditetang pemerintah pemerintah Indonesia yang selama ini menjadi pendukung kemerdekaan Palestina. Pemerintah Indonesia bahkan sempat mengancam untuk membatalkan rencana perdagangan bebas Indonesia-Australia apabila gagasan Morisson untuk memindahkan kantor kedubes tersebut tetap dilaksanakan. (OL-1)