Peru Belajar Kelola Gambut dari Indonesia

PERU menyatakan keinganan mereka untuk mempelajari tata kelola gambut dari Indonesia mengingat langkah yang telah dilakukan pemerintah menangani gambut telah menjadi rujukan pengetahuan dunia internasional.

Keinginan negara di Amerika Selatan itu disampaikan langsung Menteri Lingkungan Hidup Peru Fabiola Marthan Munoz Dobero kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam sebuah pertemuan di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim COP 24 di Katowice, Polandia, kemarin.

Menteri Fabiola mengaku terkesan dengan perbaikan tata kelola gambut Indonesia yang semakin baik. "Kami akan belajar banyak tentang pengelolaan gambut di Indonesia, baik dari sisi kebijakan maupun teknis."

Menteri Siti mengatakan Indonesia telah melakukan langkah-langkah korektif untuk pengelolaan hutan berkelanjutan. Itu belajar dari kejadian kebakaran hutan dan lahan dalam skala besar pada 2015 lalu. Indonesia membenahi gambut melalui kebijakan tata kelola, pemetaan, melindungi kawasan hidrologis, serta menjaga muka air agar tetap basah.

"Kami telah mengembangkan banyak instrumen pengelolaan lahan gambut," katanya.

Instrumen tersebut, lanjutnya, antara lain kebijakan moratorium izin di lahan gambut dan hutan primer, penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, serta penegakan hukum lingkungan.

Menteri Siti menyatakan pengelolaan lahan gambut berkelanjutan tidak bisa dilakukan secara parsial dari pemerintah saja, tapi harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat setempat, masyarakat global, dan sektor swasta.

"Bersama-sama kita mencegah kebakaran gambut pada 2015. Saat itu dari 2,6 juta hektare lahan terbakar, 800 ribu di antaranya ialah lahan gambut," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Menteri Siti juga mengajak Peru untuk bergabung dalam International Tropical Peatland Center (ITPC) yang digagas Indonesia untuk membangun kerja sama lintas sektor dalam pengelolaan gambut serta capacity building.

Energi terbarukan

Sebelumnya dalam diskusi panel mengenai perubahan paradigma energi terbarukan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan Indonesia sedang menyiapkan rencana pembangunan lima tahun yang bersifat rendah karbon.

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi target nationally determined contribution (NDC) dalam Paris Agreement. Energi terbarukan menjadi salah satu upaya untuk mencapai target NDC Indonesia, yaitu penurunan emisi sebesar 29%

"Program rendah emisi yang diluncurkan Bappenas mencakup perbaikan kualitas lingkungan, peningkatan penggunaan energi dan efisiensi, intensifikasi proses produksi, dan juga deforestasi," kata Bambang.

Menyusun proyek yang terstruktur dengan baik dan kapasitas stakeholder sebagai pelaksana menjadi salah satu isu utama. Tantangan lain ialah menyediakan listrik di daerah terpencil.

"Intervensi kebijakan dalam program rendah emisi akan menjaga pertumbuhan ekonomi pada angka 5%-6% karena jika tidak dilakukan, pertumbuhan ekonomi akan berada di bawah 5%," Bambang menegaskan. (Dhk/Tes/X-10)