Delegasi RI Pantau Perkembangan Pedoman Implementasi Paris Agreement

MEMASUKI Selasa (11/12) minggu kedua Konferensi Iklim PBB COP 24 di Katowice, Polandia, perhatian peserta dan dunia internasional tertuju pada target COP 24 yaitu perkembangan negoisasi panduan implementasi Paris Agreement termasuk pelaksanaan National Determined Conterbution (NDC).

Pada pembukaan COP, UN Climate Chief Patricia Expinosa menyatakan bahwa kesepakatan atas panduan implementasi akan memungkinkan langkah praktis dan menyeluruh dalam menghadapi perubahan iklim sesuai dengan Paris Agreement. Termasuk di dalamnya adalah adaptasi atas dampak perubahan iklim, menurunkan emisi gas rumah kaca, dan menyediakan dana serta dukungan lain bagi negara berkembang.

Hingga Senin (10/12), draft kesimpulan dari para wakil telah disampaikan kepada Presiden COP untuk digunakan sebagai bahan pertemuan tingkat mwnteri.

Ketua tim negosiator sekaligus National Focal Point Indonesia Nur Masripatin menyatakan meskipun telah dihasilkan kesimpulan yang menjadi cikal bakal Katowice Outcome sebagai pedoman pelaksanaan Paris Agreement, hingga haru ini masih dibahas perbedaan pandangan untuk modalitas, prosedur dan guideline untuk NDC, pedoman Adaptation Communication (termasuk mobilisasi dukungan pendanaan) dan kerangka transparansi.

"Pada dasarnya kepentingan kita dalam implementasi Paris Agreement telah terakomodasi dalam draft yang akan disampaikan ke level menteri yang berlangsung minggu ini," jelas Nur.

Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK Ruanda Agung Sugardiman mengatakan apa yang diperjuangkan Delegasi Indonesia di meja perundingan sejalan dengan perkembangan upaya pengendalian perubahan iklim di dalam negeri, bahkan lebih maju.

"Dalam kerangka transparansi mengenai aksi dan dukungan, kita telah memiliki sistem registri nasional yang telah diluncurkan Menteri LHK pada 1 November 2016," jelas Ruandha.

Indonesia, lanjutnya, telah memiliki sistem inventarisasi nasional yaitu SIGN SMART dan mengembangkan Sistem MRV yang terkait dengan pedoman pelaksanaan NDC. Dalam adaptasi dan komunikasi, Kementerian LHK telah mempersiapkan 1.981 kampung iklim dari 322 kabupaten dan kota di 33 provinsi untuk pelaporan progran ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.

Delegasi Indonesia pada minggu kedua pelaksanaan COP masih mengikuti agenda untuk mennuntaskan draf kesimpulan yang belum mencapai titik temu baik di side event Paviliun Indonesia maupun di Paviliun negara lain.

Nur menjelaskan tim negoisator terus memantau perkembangan terakhir untuk mengamankan kepentingan Indonesia.
"Kami akan segera menginformasikan terbaru kepada Menteri Siti sebagai Ketua Delegasi sehingga bisa menjadi pertimbangan dalam pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden COP," pungkas Nur. (OL-1)