Sikap Pemerintah Trump Dorong Penggunaan Energi Fosil Tuai Protes

DALAM pembicaraan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau COP 24, para pejabat pemerintahan Donald Trump melemparkan pembelaan terhadap penggunaan bahan bakar fosil. Bahwasanya mengurangi pemanfaatan batubara, minyak dan gas bumi, secara drastis dipandang tidak realistis.

Sikap pemerintah Amerika Serikat (AS) menuai kritikan tajam dari pegiat lingkungan dan sejumlah negara yang berupaya menghentikan pemanasan global. Sementara itu, negara-negara produsen bahan bakar fosil utama, termasuk Rusia, Arab Saudi dan Australian, menunjukkan tanda reseptif terhadap langkah penyelamatan bumi.

Penasihat energi dan iklim global Presiden Trump, Wells Griffith, memimpin diskusi panel tentang penggunaan bahan bakar fosil dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Griffith menekankan negara-negara berkembang masih sangat bergantung pada batubara, minyak dan gas bumi dalam beberapa waktu ke depan. Menurutnya, upaya mencari cara yang lebih efisien untuk menekan penggunaan bahan bakar fosil, merupakan kepentingan global.

Di tengah diskusi panel, sejumlah pengunjuk rasa berteriak kencang seraya memprotes arah kebijakan pemerintahan Trump. "Shame on You!" dan "Keep it in the ground!" merupakan contoh slogan yang digaungkan demonstran.

"AS memiliki sumber daya alam yang melimpah dan tidak akan menyimpannya tertimbun di bawah tanah. Kami percaya bahwa tidak ada negara yang mau mengorbankan kemakmuran ekonomi, maupun ketahanan energi mereka, demi menjaga kelestarian lingkungan," pungkas Griffith.

Dengan pendiriannya, AS tampil berani sebagai pemimpin gerakan informal yang mempromosikan penggunaan batubara dan bahan bakar fosil lainnya. Padahal laporan dari berbagai lembaga global, termasuk ilmuwan dari AS sendiri, kerap menekankan pemanasan global imbas peningkatan gas rumah rumah kaca.

Selain Griffith, Duta Besar Australia untuk lingkungan Patrick Suckling, juga sepakat bahwa bahan bakar fosil masih diproyeksikan sebagai sumber energi utama untuk beberapa waktu mendatang. Namun, Suckling mendukung pemanfaatan teknologi yang mampu menangkap karbon dioksida dari pembangkit listrik berbasis batubara. Teknologi seperti itu, lanjut dia, berpotensi dikembangkan.

Dukungan publik untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, semakin mengemuka pasca jajaran pemerintahan Trump memblokir konferensi iklim PBB, sekaligus menepis laporan ilmiah utama mengenai pemanasan global. Hal ini menjadi pertunjukkan paling dramatis sekaligus penghinaan terhadap Kesepakatan Paris yang bertujuan menetapkan seperangkat aturan. Sejak Trump memimpin Negeri Paman Sam, pihaknya menyatakan AS akan meninggalkan pakta tersebut.

AS bersama Arab Saudi, Kuwait dan Rusia, kompak menolak adanya pernyataan kolektif yang menyambut laporan perubahan iklim tersebut. Dalam diskusi panel antar pemerintah tentang perubahan iklim, sejatinya akan menghasilkan pernyataan kolektif yang merinci berbagai strategi untuk memangkas emisi bahan bakar fosil global sekitar setengahnya pada 2030. Arah utamanya ialah menekan dampak perubahan iklim yang sangat berbahaya bagi kehidupan umat manusia.

Di lain sisi, sejumlah negara termasuk eksportit minyak dan gas bumi utama, mendesak konferensi cukup mencatat laporan tersebut, serta berterima kasih kepada para ilmuwan atas pekerjaannya. Bagaimanapun perbedaan antara menyambut dan mencatat suatu laporan, mungkin terlihat tipis. Namun dalam dunia diplomasi, hal itu pada dasarnya menunjukkan dukungan atau netralitas. Kesepakatan Paris 2015 yang diwarnai perselisihan cenderung menyoroti penggunaan kata "harus" atau "akan".

Di tengah upaya mengurai perbedaan bahasa yang mengadopsi laporan PBB, delegasi mengatakan pemerintahan Trump memberikan pesan kuat bahwa pihaknya tidak hanya menolak Kesepakatan Paris, melainkan juga dukungan ilmiah terkait negosiasi perubahan iklim global.

"Saya tidak melihat alasan apapun mengapa suatu pemerintah atau negara bisa menyangkal bukti ilmiah. Hal ini menjadi sinyal yang sangat buruk," cetus Amjad Abdulla dari Maladewa, sekaligus ketua negosiator Aliansi Negara Pulau Kecil.

Laporan PBB memproyeksikan kondisi yang terjadi apabila suhu rata-rata global naik 1,5 derajat Celsius atau 2,7 derajat Farhenheit, di atas tingkat pra-industri. Pun, laporan tersebut memperingatkan tidak ada preseden sejarah yang terdokumentasi, untuk skala perubahan yang diperlukan demi menghindari dampak kerusakan terburuk.

Sejak Presiden Trump mengumumkan AS akan menarik diri Kesepakatan Paris, kalangan pemerhati lingkungan melihat adanya tanda-tanda pengingkaran perjanjian yang dapat mempersuasi negara-negara lain mengendurkan komitmennya.

Dalam sebuah laporan teranyar dari Institute of International dan European Affairs, mengungkapkan perbankan AS mengucurkan investasi lebih banyak terhadap sektor batubara dan minyak. Sementara itu, aliran dana untuk investasi energi terbarukan terus merosot secara global, seakan membalikkan tren dari Kesepakatan Paris yang ditandatangani 2015 lalu. (Thenewyorktimes/OL-1)