Macron Dinilai Perlu Mengubah Arah Kebijakan

MENYIKAPI aksi protes yang kian meluas, Presiden Perancis Emmanuel Macron segera memberikan keterangan publik. Kalangan pengamat memperkirakan Macron akan mengubah arah kebijakan politik untuk meredam kekhawatiran publik.

"Pertanyaannya adalah seberapa besar, dalam proses konsesi, Macron dapat memberikan jawaban yang mampu meredam protes," ujar pengamat politik Eropa dari TS Lombard, Constantine Fraser, kepada CNBC.

Dia menekankan, pemerintahan Macron ke depan akan lebih banyak dihadapkan pada persoalan yang berkaitan dengan konsumen, standar hidup dan upah pekerja. "Saya tidak akan terkejut jika dalam beberapa tahun ke depan, Macron akan fokus terhadap persoalan standar hidup, konsumen dan pendapatan masyarakat," imbuhnya.

Baca juga: Bank Sentral Tiongkok Ingatkan Jangan Tolak Transaksi Tunai

Pemerintah Perancis mengamini pertumbuhan ekonomi nasional akan melambat imbas maraknya aksi protes. Menteri Keuangan Perancis Bruno Le Maire bahkan menyebut gelombang demonstrasi membawa bencana bagi negara ekonomi terbesar di Zona Euro.

"Ini adalah malapetaka untuk dunia usaha, serta bagi perekonomian nasional," ucap Le Maire setelah mengunjungi pertokoan di Paris yang mengalami kerusakan pasca kerusuhan. Dia pun menegaskan pemerintah akan bersikap tegas terhadap pembuat rusuh maupun penjarah.

Dalam cuitannya pada Senin ini, Le Maire, mengungkapkan aksi protes yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir, melemahkan pertumbuhan ekonomi Perancis pada triwulan IV 2018 sebesar 0,1%. Padahal, pertumbuhan ekonomi Perancis periode kuartal I-III 2018 mengalami pertumbuhan sekitar 0,4%.

Krisis parah di Perancis juga mendapat perhatian dari negara tetangganya. Sejumlah pemimpin negara akan mencermati tindakan yang diambil Macron sebagai figur politik besar di Eropa. Misalnya, Wakil Perdana Menteri Italia Matteo Salvini yang menilai kebijakan Macron harus disalahkan atas mencuatnya aksi protes.

Di lain sisi, pemerintah Turki menyebut pemerintah Perancis munafik, lantaran sebelumnya gencar mengkritik Turki atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Sementara itu, dalam menghadapi kerusuhan, kepolisian Perancis malah menggunakan meriam air dan melemparkan gas air mata untuk membubarkan massa.(CNBC/OL-6)