Indonesia Suarakan Ekonomi Digital sebagai Pendorong Pertumbuhan

PADA KTT G20 yang dilangsungkan di Buenos Aires, Argentina Wakil Presiden Jusuf Kalla menyuarakan pentingnya pengembangan ekonomi digital sebagai model bisnis inovatif sebagai instrumen pemerataan ekonomi.

Selain itu, ekonomi digital pun juga dianggap mampu meciptakan lapangan kerja baru serta mendorong perluasan inklusi keuangan.

"Era digital telah mengubah hidup kita, sehingga kita harus memastikan semua manfaat era digital ini dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat," ujar Wapres RI di depan para pimpinan G20 pada kesempatan pidato intervensinya pada hari pertama KTT G20 dalam keterangan persnya Minggu (2/12).

Ekonomi digital memang menjadi salah satu isu yang banyak diangkat Indonesia pada pertemuan KTT G20 kali ini. Isu serupa juga menjadi salah satu hal utama yang juga diangkat Indonesia pada pertemuan tahunan IMF/WB Oktober 2018 lalu di Bali.

Ketika itu Indonesia mendorong Bali Fintech Agenda guna menjadikan financial technology (fintech) sebagai salah satu elemen pendorong pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan.

Sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan semua negara G20 memiliki masalah terkait gini ratio. Untuk itu digital ekonomi diyakini seluruh negara peserta dapat menjawab persoalan pengurangan ketimpangan yang ada.

"Pada rapat menteri-menteri sosial dan ekonomi semuanya satu suara bahwa ekonomi digital akan membantu menurunkan gini ratio. Afrika Selatan memiliki gini ratio yang paling buruk dengan 45 dan hampir 50 dengan yang terbaik itu Jerman dengan 24. Kita masih di tengah dengan 39," tutur Rudiantara.

Ada tiga hal yang akan didorong Indonesia yakni work force digitalitation yang menurut Rudiantara contohnya ada di Indonesia. Kedua terkait sharing economy dan ketiga terkait inklusi keuangan

Lebih lanjut Rudiantara juga menerangkan di G20 saat ini masih dibahas terkait perpajakan ekonomi digital yang hingga saat ini di G20 masih belum mencapai kata final. Namun, Google sendiri saat ini sudah membayar pajak di Indonesia terkait dengan iklannya.

Secara tidak langsung ketiga hal tersebut sejalan dengan apa yang dilakukan Indonesia dalam empat tahun terakhir. Khususnya dalam hal infrastruktur sebagai motor pertumbuhan ekonomi serta memanfaatkan peubahan tekonoli guna mendorong pertumbuhan yang inklusif.

Pada KTT G20 kali ini memiliki tema Building Consensus for Fair and Sustainable Development yang menekankan kepada tiga prioritas utama. Yakni infrastruktur untuk pembangunan, peningkatan keterampilan digital untuk masa depan dan masa depan pangan yang berkelanjutan.

Selain ketiga prioritas tersebut KTT G20 juga mengangkat sejumlah isu global lainnya seperti komitmen atas pentingnya kerja sama multilateralisme dan ekonomi global yang kuat maupun komitmen terhadap perdagangan internasional sebagai sumber pertumbuhan, lapangan kerja.

Pada pertemuan tersebut juga membahas tentang penggunaan kebijakan moneter, fiskal, dan struktural dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.

Sebagaimana diberitakan, KTT G20 merupakan pertemuan tingkat Kepala Negara/Pemerintah yang diadakan setiap tahun dan beranggotakan 19 negara dan 1 Kelompok Regional (Uni-Eropa). G20 sendiri secara kolektif mewakili 85% GDP dunia serta 75% perdagangan global, dan 2/3 penduduk dunia.

G20 merupakan forum negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia yang terbentuk sejak 1999 untuk awalnya berkumpul para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank. Namun sejak 2008 status G20 meningkat menjadi forum tingkat Kepala Negara/Pemerintah untuk membahas isu isu global. (OL-1)