Menteri LHK: Tata Kelola Gambut Indonesia Jadi Rujukan Dunia

KOREKSI besar-besaran yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam tata kelola gambut kini menjadi rujukan pengetahuan bagi dunia internasional. Hal ini semakin ditegaskan dalam pertemuan Konferensi Global Landscape yang berlangsung pada 1-2 Desember di Bonn, Jerman.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (LHK) Dr Siti Nurbaya Bakar MSc hadir sebagai pembicara kunci pada berbagai forum yang digelar di hari pertama.

Pada konferensi internasional ini, melalui keterangan pers yang diterima di Jakarta, Minggu (2/12), hadir perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, UN Environment, Menteri LH sedunia, Bank Dunia, LSM, peneliti, akademisi, dan para mitra global lainnya.

Indonesia mendapat pujian setelah memiliki Pusat Penelitian Lahan Gambut Internasional atau International Tropical Peatlands Centre (ITPC).

"Ini adalah rumah untuk konsultasi dan advokasi bagi kepentingan masyarakat dan lingkungan lokal, serta untuk kepentingan global," kata Menteri Siti.

Basis ITPC saat ini berada di dua kampus penelitian hutan di Bogor, yaitu Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi KLHK serta di Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR).

Di agenda berikutnya saat menjadi pembicara kunci peringatan CIFOR ke 25, di hadapan para pemimpin dan ahli kehutanan internasional, Indonesia menegaskan posisinya sebagai 'taman bermain penelitian' bagi pengetahuan kehutanan dunia.

"Saya harap ulang tahun CIFOR ke-25 ini menjadi langkah monumental untuk memperkuat kerja sama antara Indonesia, CIFOR dan semua mitra negara, untuk berperan secara signifikan terhadap kehutanan internasional," kata Siti.

Ia kembali mengingatkan bahwa pasca kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2015, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah memberi perhatian lebih pada pengelolaan lahan gambut berkelanjutan.

"Ini untuk mencegah kebakaran gambut seperti yang terjadi pada 2015 ketika sekitar 800.000 hektare dari 2,6 juta hektare area yang terbakar adalah lahan gambut," ungkapnya.

Komitmen Pemerintah Indonesia ini semakin dipertegas Siti Nurbaya saat menjadi pembicara kunci pada Pembukaan Forum Global Landscape 2018. Ia mengatakan telah terjadi pergeseran besar tata kelola kehutanan Indonesia menuju perspektif baru keberlanjutan.

"Kami telah pindah dari manajemen berorientasi kayu ke pengelolaan lanskap hutan. Kami juga telah mengambil langkah-langkah korektif untuk mencapai pengelolaan hutan lestari," katanya.

Menteri Siti menyatakan, Indonesia telah belajar banyak dari karhutla yang rutin terjadi hampir selama dua dekade. Pemerintahan Presiden Jokowi tidak mau mengulangi kesalahan yang sama karena sangat merugikan lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan juga kehidupan sosial masyarakat.

"Kami telah mengembangkan banyak instrumen pengelolaan lahan gambut," katanya.

Di antaranya melalui kebijakan penghentian sementara atau moratorium izin di lahan gambut dan hutan primer, menerbitkan PP 57/2016
tentang Perlindungan dan pengelolaan lahan gambut, hingga menegakkan hukum lingkungan secara konsisten.

Indonesia juga telah membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk memperbaiki konstruksi restorasi gambut dan operasi dan pemeliharaan
infrastruktur dan pemanfaatan gambut.

"Saat ini sekitar 177 pemegang konsesi telah mengembangkan rencana dan melaksanakan restorasi gambut sampai 2026," ungkap Siti.

Pemerintah Indonesia telah menempatkan restorasi lahan gambut sebagai strategi utama mengurangi emisi di sektor kehutanan. Ia juga menegaskan komitmen kuat Pemerintah Indonesia untuk keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat melalui percepatan program perhutanan sosial atau program konsesi hutan desa.

"Sebelum 2015, masyarakat hanya dapat mengelola 4-7% dari kawasan hutan tetapi setelah 2015 meningkat secara signifikan menjadi 27-33%," kata Menteri Siti.

Capaian-capaian langkah koreksi sektor kehutanan, terutama dalam hal tata kelola gambut, kembali disampaikan saat Siti Nurbaya menjadi pembicara kunci pada dua pertemuan lanjutan antarnegara peserta konferensi.

Di lapangan, pengelolaan lahan gambut berkelanjutan tidak hanya melibatkan pemerintah tetapi semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, masyarakat global, dan sektor swasta.

Indonesia juga berbagai pengalaman penting untuk pengelolaan lahan gambut tropis dunia, khususnya dalam 'A South-South Dialogue'. Teknik modern dan canggih dalam mengelola lahan gambut dan mencegah kebakaran telah dikembangkan.

Selain itu telah dilakukan inventarisasi ekosistem gambut Indonesia dalam bentuk Peta Hidrologi Gambut (Kesatuan Hidrologis Gambut/KHG) sebagai referensi untuk pemetaan yang lebih rinci di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Peta-peta ini menunjukkan bahwa total luas ekosistem gambut Indonesia mencapai 24,14 juta ha, sekitar 9,16 juta hadi antaranya
berlokasi di Sumatra; 8,39 juta ha di Kalimantan; 60 ribu ha di Sulawesi dan 6,53 juta ha di Papua.

Setelah melakukan inventarisasi, area seluas sekitar 2,5 juta ha ekosistem gambut telah ditargetkan oleh pemerintah untuk pemulihan pada 2020.

"Memulihkan lahan gambut kami bukan hanya memperbaiki aspek biofisik pengelolaan lahan gambut, tetapi juga mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitar lahan gambut dan keberlangsungan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan berlisensi," katanya. (OL-1)