Parlemen Ukraina Dukung Darurat Militer

PARLEMEN Ukraina mendukung rencana kepresidenan untuk menerapkan undang-undang darurat militer, menyusul penangkapan tiga kapal angkatan laut beserta 22 awak kapal oleh militer Rusia pada Minggu waktu setempat.

Sebelumnya, Presiden Ukraina Petro Poroshenko menyatakan periode darurat militer selama 30 hari akan memengaruhi wilayah perbatasan yang rentan terhadap ancaman serangan Rusia. Di lain sisi, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan menaruh perhatian serius terhadap keputusan Pemerintah Ukraina.

Kapal penjaga pantai Rusia melepaskan tembakan saat tiga kapal Ukraina berlayar di lepas Pantai Crimea. Beberapa pelaut Ukraina mengalami luka-luka dalam peristiwa yang digambarkan sebagai tindakan agresi oleh Rusia.

Rusia mengklaim kapal dari Ukraina memasuki wilayah perairannya secara ilegal. Seorang komandan dari beberapa personel angkatan laut menyadari tindakannya bersifat provokatif. Televisi Rusia menilai Ukraina telah melakukan operasi yang digencarkan Security Service of Ukraine (SBU).

Sejumlah negara Barat mengutuk tindakan Rusia. Apalagi, Presiden Ukraina Petro Poroshenko mengingatkan ancaman invasi Rusia merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Di New York, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera berkumpul untuk membahas situasi krisis tersebut. Akan tetapi, pertemuan gagal menghasilkan kesepakatan di tengah tajamnya perbedaan antara Moskow dan negara-negara Barat.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo, berpendapat penangkapan kapal Ukraina menunjukkan adanya ekskalasi berbahaya dan pelanggaran hukum internasional. "Kami tidak suka apa yang sedang terjadi. Semoga mereka dapat meluruskan persoalan," ucap Presiden AS Donald Trump dalam suatu kesempatan.

Setelah melalui perdebatan sengit, 276 anggota Parlemen Urkaina mendukung keputusan untuk memberlakukan darurat militer pada 10 daerah dari total 27 wilayah Ukraina.

Rinciannya, lima wilayah berbatasan dengan Rusia, dua wilayah berbatasan dengan kawasan Trans-Dniester yang memisahkan Moldova, lokasi ditempatkannya pasukan militer Rusia. Adapun tiga wilayah lainnya berdekatan dengan Laut Hitam atau Laut Azov.

Beberapa anggota parlemen khawatir Presiden Ukraina Petro Poroshenko dapat menangguhkan pemilihan umum (pemilu) presiden pada 31 Maret 2019. Akan tetapi, Poroshenko menepis tudingan tersebut, seraya menekankan Ukraina membutuhkan kekuatan untuk mengantisipasi invasi Rusia.