Kalah Pemilu, Tsai Mundur dari DPP

PRESIDEN Taiwan Tsai Ing-wen dan Partai Progresif Demokratik (DPP) mendapat serangan balik atas reformasi domestik serta hubungan yang memburuk dengan Tiongkok. Tiongkok masih memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya untuk disatukan kembali.

Tsai mengatakan kepada wartawan bahwa dia akan bertanggung jawab penuh untuk kekalahan ini dengan mengundurkan diri sebagai ketua partai.

Untuk diketahui, partai oposisi Kuomintang (KMT), menang di 15 dari 22 kota dan kabupaten. Jumlah ini naik dari yang sebelumnya hanya 6.
Sementara, DPP hanya memenang 6 dan kehilangan kantong tradisionalnya di kota Kaohsiung untuk pertama kalinya dalam 20 tahun ini.
Untuk kursi Wali Kota Taipei belum diumumkan.

Baca juga: Finlandia Hentikan Penjualan Senjata ke Arab Saudi

Tiongkok telah meningkatkan tekanan terhadap Taiwan di bawah Tsai dengan meningkatkan latihan militer, memburu sekutu diplomatik, dan berhasil meyakinkan bisnis internasional untuk mendaftarkan pulau itu sebagai bagian dari Tiongkok di situs web mereka.

DPP secara tradisional pro-kemerdekaan dan Tsai telah menolak untuk mengakui sikap Beijing bahwa Taiwan adalah bagian dari satu Tiongkok. Ini tidak seperti pendahulunya dari KMT, Ma Ying-jeou.

Ketika ditanya tentang pemilihan, seorang juru bicara Kantor Urusan Taiwan di Beijing mengatakan hasil itu mencerminkan keinginan kuat masyarakat Taiwan dalam berbagi manfaat, damai di selat Taiwan", lapor kantor berita resmi Xinhua pada Minggu (25/11).

Ma Xiaoguang menambahkan, bahwa Tiongkok akan terus dengan tegas menentang elemen separatis yang mendukung kemerdekaan Taiwan dan kegiatan mereka. Menjelang pemungutan suara, pejabat Tsai dan DPP berulang kali menuduh Tiongkok ikut campur menjelang pemilihan dengan melakukan kampanye berita palsu. Beijing membantah tuduhan tersebut.

Biro Investigasi Taiwan juga mengatakan pihaknya sedang menyelidiki pengaruh Tiongkok terhadap pemilihan melalui pendanaan kandidat. KMT yang kehilangan kepemimpinan dan mayoritasnya di parlemen dua tahun lalu, karena publik khawatir akan terlalu dekat dengan Beijing mengajukan mosi tidak percaya pada Tsai menjelang pemungutan suara dan berjanji untuk meningkatkan ekonomi dan mempromosikan hubungan damai dengan Tiongkok.

Beberapa analis mengatakan, kekalahan itu membuat Tsai keluar sebagai kandidat untuk kepresidenan pada 2020. Tetapi, yang lain mengatakan dia mungkin masih bisa, tanpa adanya pengganti yang jelas. Para pengamat mengatakan hasil ini adalah efek kemaragan warga atas pemotongan pensiun dan reformasi tenaga kerja, termasuk pemotongan jumlah hari libur umum, serta kekhawatiran bahwa ketegangan dengan Beijing merusak bisnis lokal.

"Kekalahan itu jelas merugikan peluang Tsai pada 2020," kata Shih Cheng-feng, seorang analis politik di Universitas Dong Hwa Nasional Taiwan, yang mengaitkan hasil itu dengan ketidakpuasan publik luas atas reformasi domestik.

Referendum mengusulkan untuk mengubah nama saat Taiwan berkompetisi di acara-acara olahraga internasional dan telah membuat marah Tiongkok, dikalahkan oleh 5,5 juta suara, dengan 4,6 juta mendukung. (AFP/OL-6)