Gibraltar Batu Sandungan Rencana Masa Depan Inggris

INGGRIS segera menghelat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang bertujuan mengukuhkan perjalanan negara itu keluar dari Uni Eropa (Brexit) pada akhir depan.

Seiring dengan itu, Spanyol mengancam, di menit-menit terakhir, akan menggulirkan masalah sengketa wilayah semenanjung kecil Gibraltar.

Dengan mengklaim wilayah Inggris di seberang lautan yang melekat dengan daratan Spanyol, pemerintah Spanyol mengancam menolak seluruh kesepakatan Brexit terkait status ‘The Rock’.
Spanyol khawatir, kesepakatan penarikan, tidak secara eksplisit menyerahkan veto pasca-Brexit dalam hubungan di masa depan antara Uni Eropa dan Gibraltar.

Sebagai informasi, saat referendum 2002, Gibraltar menentang kedaulatan bersama antara Inggris dan Spanyol.

Setelah Inggris dan Uni Eropa menyepakati rancangan deklarasi Brexit pada Kamis waktu setempat, Perdana Menteri (PM) Spanyol Pedro Sanchez menegaskan kembali ancaman untuk membatalkan kesepakatan tersebut.

“Setelah berbicara dengan PM Inggris Theresa May, posisi kami jelas semakin jauh. Pemerintahan saya akan fokus membela kepentingan nasional. Jika tidak kunjung ada perubahan, kami akan memveto Brexit,” ujar Sanchez melalui akun Twitter pribadinya.

Kepala Menteri Gibraltar, Fabian Picardo, sebelumnya menuduh Spanyol berusaha memanfaatkan isu yang diarahkan pada sengketa internasional antara London dan Madrid.

Kepada Parlemen, Picardo, mengatakan Spanyol sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Uni Eropa, tidak perlu menyeret negara dengan ekonomi terkecil di Eropa dalam arena perdebatan.

Sebaiknya, hal-hal yang perlu dilakukan ialah negosiasi mengenai kerja sama.

Dengan kondisi geografis Gibraltar seluas 6,8 kilometer persegi dan berada di ujung selatan Spanyol, lanjut dia, rasanya tidak ada alasan untuk menghindari kerja sama dengan Spanyol.

Seperti diketahui, Spanyol ingin melakukan negosiasi dengan Inggris untuk membahas seluruh masalah yang berkaitan dengan Gibraltar, begitu Inggris resmi meninggalkan Uni Eropa.

Sebenarnya, persoalan tersebut masuk klausul awal perjanjian Brexit yang secara efektif memberikan Spanyol hak veto atas relasi apa pun dengan Gibraltar.

Namun, klausa tersebut menghilang dari rancangan kesepakatan terakhir. Di tengah ancaman Spanyol menolak seluruh kesepakatan Brexit lantaran adanya penghapusan klausa tersebut, masyarakat Gibraltar merasa seperti pion dalam perebutan kekuasaan.

Seorang warga sekaligus ahli anastesi, Hamish Thomson, berpendapat Spanyol terlihat haus kekuasaan.

“Sungguh gila, Spanyol dengan populasi 46 juta jiwa, menghabiskan banyak energi untuk wilayah bebatuan dengan jumlah penduduk sekitar 30 ribu jiwa,” cetus Thomson.

Dalam referendum Brexit 2016, mayoritas penduduk Gibraltar atau 96% memilih tetap di Uni Eropa. Pada 1969, diktator Spanyol Francisco Franco, memerintahkan penutupan wilayah perbatasan antara Spanyol dan Gibraltar.