Akhiri Krisis, Presiden Sri Lanka Segera Bertemu Partai Politik

PRESIDEN Sri Lanka Maithripala Sirisena menyerukan urgensi pembicaraan krusial dengan sejumlah pemimpin partai politik. Hal itu bertujuan untuk mengakhiri polemik perebutan kekuasaan, pascapenggantian posisi perdana menteri bulan lalu.

Roda pemerintahan mulai lumpuh terhitung sejak 26 Oktober, begitu Sirisena mencopot Ranil Wickremesinghe dari jabatannya sebagai Perdana Menteri (PM) Sri Lanka. Posisi tersebut kemudian diberikan kepada Mahinda Rajapakse. Wickremesinghe bersikeras masih memegan jabatan PM Sri Lanka, seiring adanya penolakan dari parlemen terhadap Rajapakse melalui pemilihan umum.

"Presiden Sirisena akan memimpin pertemuan dengan sejumlah wakil partai politik di parlemen hari ini. Presiden menegaskan pertemuan ini penting untuk mengakhiri krisis politik, termasuk menormalkan kembali fungsi parlemen," bunyi pernyataan resmi dari kantor kepresidenan.

Baca juga: Pemimpin APEC Putar Otak Demi Tercapainya Kesepakatan Netral

Pertikaian sempat mencuat di parlemen, sejumlah loyalis Rajapakse sengaja menghancurkan perabotan, melempar bubuk cabai, hingga proyektil ke saingannya. Anggota parlemen pro-Rajapakse berupaya mengganggu mosi tidak percaya atas posisi PM Sri Lanka yang disengketakan.

Setelah dilakukan pemilihan umum kedua untuk melawan Rajapakse pada Jum'at lalu, Wickremesinghe mendesak agar pemerintahan segera dipulihkan. Namun, tidak langsung ditanggapi Sirisena. Wickremesinghe menekankan Sri Lanka membutuhkan stabilitas. Dirinya pun siap bekerja sama dengan Sirisena, meski terdapat perbedaan pandangan yang memicu krisis konstitusional.

Setelah mencopot Wickremesinghe, Sirisena mengambil keputusan untuk membubarkan parlemen pada 9 November. Akan tetapi, Mahkamah Agung menangguhkan keputusan tersebut. Selanjutnya, merekomendasikan pemulihan parlemen hingga diselenggarakannya sidang keseluruhan untuk menegaskan aspek legalitas.

Selama 19 hari, jabatan PM Sri Lanka diklaim oleh dua pihak. Namun sekitar Kamis lalu, Ketua Parlemen Karu Jayasuriya menyatakan pihaknya tidak mengakui keduanya sebagai PM Sri Lanka. Secara resmi, Sri Lanka disebut tidak memiliki pemerintahan. Kedua belah pihak, baik Wickremesinghe dan Rajapakse, mengingatkan kekosongan kekuasaan berpotensi menyebabkan krisis berkepanjangan.(AFP/OL-6)