Australia dan Malaysia Bersitegang soal Kedutaan

AUSTRALIA dan Malaysia terlibat dalam perang pernyataan panas mengenai  rencana Australia memindahkan kedutaan besar mereka ke Jerusalem.

Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg, kemarin, mengatakan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad pernah mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang anti-Yahudi.

Seperti diketahui, rencana pemindahan Kedutaan Australia tersebut diajukan PM Australia Scott Morrison saat melangsungkan kampanye pemilihan daerah pada bulan lalu. Usul Morrison itu menimbulkan kekhawatiran Indonesia dan Malaysia.

"Perdana Menteri Malaysia itu punya pola. Dia pernah menyebut orang-orang Yahudi sebagai orang berhidung kakaktua. Dia juga mempertanyakan jumlah orang yang terbunuh dalam Holocaust,"

Frydenberg mengatakan itu setelah Mahathir menyebut-nyebut masalah potensi pemindahan Kedutaan Australia saat bertemu dengan Morrison di KTT ASEAN pada Kamis (15/11) di Singapura.

"Saya mengatakan bahwa dalam menangani terorisme, kita harus mencari sumber masalahnya," kata Mahathir kepada para wartawan seusai pertemuan itu, seperti diberitakan media Australia.

Di lain hal, Indonesia juga telah menyampaikan kekhawatiran soal potensi pemindahan Kedutaaan Australia dan menyatakan bahwa pemindahan akan mengacaukan rencana membangun perjanjian perdagangan bebas dengan negara itu.

Dalam merespons hal tersebut, Morrison mengungkapkan masalah-masalah seperti itu sebaiknya tidak dicampuradukkan dengan pembicaraannya baru-baru ini dengan Presiden Indonesia Joko Widodo.

Sebagai informasi, Morrison melemparkan ide pemindahan Kedutaan Australia serta mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel pada Oktober tahun lalu.

Pengumuman itu muncul hanya beberapa saat sebelum perebutan kursi parlemen. Ternyata, para pemilih mereka diketahui sebagian berasal dari kalangan Yahudi dan pemerintahan Nasional Liberal pimpinan Morrison sangat ingin menang untuk dapat mempertahankan mayoritas kursi di parlemen.

Namun, kursi yang mereka bidik akhirnya terlepas. Akibatnya, pemerintah menjalankan kekuasaan dengan bersinergi dengan anggota parlemen independen.