AS Desak Sanksi pada Korea Utara Dipertahankan

WAKIL Presiden AS Mike Pence pada Kamis (15/11) melakukan kampanye melawan Korea Utara. AS melakukan ini karena kekhawatir-an yang meningkat pada sekutu Pyongyang yang berniat meringankan sanksi yang dikenakan atas program nuklirnya.

Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengadakan pertemuan bersejarah di Singapura Juni tahun ini. Mereka menandatangani perjanjian yang samar-samar tertulis tentang denuklirisasi. Tapi, hanya ada sedikit kemajuan sejak itu. Kedua negara itu masih berselisih tentang arti yang tepat dari perjanjian itu.

Wilayah Utara yang terisolasi dan miskin berada di bawah sanksi berat yang dijatuhkan atas program senjata atomnya. Washington bersikeras bahwa sanksi harus dipertahankan sampai denuklirisasi di Utara.

Tetapi, para pejabat AS mengakui penegakan sanksi oleh mitra dagang tradisio-nal Korea Utara, Tiongkok, dan Rusia telah mereda.

Sementara itu, Seoul mengatakan pihaknya mempertimbangkan untuk menghapus sanksinya sendiri terhadap Pyongyang.

Dalam sambutannya pada pembukaan pertemuan dengan para pemimpin Asia Tenggara (KTT ASEAN), Pence mengatakan kemitraan regional Amerika juga termasuk kampanye tekanan AS terhadap Utara.

Pertemuan di Singapura juga dihadiri PM Tiongkok Li Keqiang, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan pemimpin Korea Selatan, Moon Jae-in. "Kami berbicara tentang perlunya mempertahankan tekanan (terhadap Utara)," kata seorang pejabat senior AS. "Itulah yang membuat Kim mau bertemu di atas meja."

Para pejabat AS bersikeras melakukan denuklirisasi akhir di Semenanjung Korea sebelum sanksi dicabut.

Korea Utara telah menolak tuntutan untuk apa yang disebut perlucutan senjata sepihak, dan sebaliknya menuntut upaya timbal balik dari AS yang tidak ada proses bertahap.

Pence yang mewakili Trump, menegaskan komitmen Amerika terhadap kawasan itu tetap teguh dan abadi. "Amerika Serikat mencari kerja sama bukan kontrol," katanya pada pertemuan dengan para pemimpin Asia Tenggara.

Beijing mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan, termasuk wilayah yang mendekati garis pantai negara lain. Tiongkok bahkan membangun instalasi militer pada wilayah yang disengketakan.