Krisis Politik, Parlemen Sri Lanka Pecat Rajapakse

PARLEMEN Sri Lanka kemarin menolak mantan orang kuat yang sarat sengketa, Mahinda Rajapakse, sehingga negara tersebut dalam kekosongan kekuasaan.

Negara kepulauan itu telah mengalami krisis sejak presiden memecat perdana menteri Ranil Wickremesinghe pada 26 Oktober dan menggantikannya dengan Rajapakse, yang menjabat presiden tiga tahun lalu.

Pada Selasa (13/11) Mahkamah Agung menolak pembubaran parlemen oleh presiden dan menghentikan persiapan untuk pemilihan umum. Ini menjadi sebuah kekuatan besar bagi perdana menteri yang digulingkan.

Dalam sidang Rabu, para legislator memberi suara mereka pada dua pesaing. Mayoritas di majelis beranggotakan 225 orang itu mendukung mosi tidak percaya terhadap Rajapakse.

Parlemen juga mengesahkan mosi yang menyatakan proklamasi 9 November yang dilakukan Presiden Maithripala Sirisena untuk mengabadikan pergantian kekuasaan itu adalah ilegal.

Meskipun Rajapakse disingkirkan, hasilnya tidak secara otomatis mengembalikan Wickremesinghe, yang menolak meninggalkan kediaman perdana menteri, ke posisi sebelumnya.

Pemerintahan sehari-hari tetap lumpuh dan ada kekhawatiran yang semakin meningkat terhadap ekonomi serta kemampuan Sri Lanka untuk membayar kembali utang luar negerinya yang sangat besar.

Meskipun Partai Nasional Bersatu (UNP), partainya Wickremesinghe, yang terbesar di parlemen, Sirisena tetap memiliki kekuasaan untuk memilih perdana menteri berikutnya.

Pemimpin UNP yang meninggalkan bunkernya di kediaman resmi PM, Temple Trees, untuk pertama kalinya dalam hampir tiga minggu hadir di parlemen, memuji hasil pemungutan suara.

"Ini merupakan kemenangan bagi rakyat," kata Wickremesinghe kepada wartawan sekaligus mengutuk tindakan presiden sebagai tindakan ilegal.

UNP mengatakan bahwa Sirisena sekarang harus memanggil Wickremesinghe untuk membentuk pemerintahan baru.

"Bagi saya, dia masih perdana menteri. Hari ini demokrasi menang," kata Wakil Pemimpin UNP Sajith Premadasa.

Pemungutan suara

Dalam sebuah sesi yang kacau balau, Rajapakse yang berusia 72 tahun dan putra bangsawannya, Namal, keluar dari ruang karpet merah tepat sebelum juru bicara parlemen Karu Jayasuriya menyerukan pemungutan suara.

Anggota parlemen yang setia kepada Rajapakse berusaha merebut palu, simbol kekuasaan majelis, untuk mengganggu pemungutan suara.

"Saya memutuskan bahwa parlemen ini tidak memiliki kepercayaan pada pemerintah (Rajapakse)," kata jubir parlemen Jayasuriya.

Namun, tak lama setelah runtuhnya pemerintahan Rajapakse, salah satu menterinya, Wasantha Senanayake beralih ke sisi Wickremesinghe. Tiga anggota parlemen lainnya dari sisi Rajapakse membelot ke UNP sesaat sebelum pemungutan suara.

Sirisena membubarkan legislatif pada Jumat tidak lama setelah diketahui bahwa Rajapakse tidak memiliki suara mayoritas di majelis. Sirisena memerintahkan pemilihan umum pada 5 Januari. Ini sebuah langkah yang bahkan oleh Komisi Pemilihan Independen sebut tidak konstitusional dan ilegal.

Selusin petisi diajukan di Mahkamah Agung yang pada Selasa memulihkan parlemen dan menangguhkan pemungutan suara ke 5 Januari. Parlemen mengadakan sidang sesi pertamanya menyusul putusan pengadilan di bawah pengamanan ketat. (AFP/I-1)