Wakil Presiden AS Sebut Kejahatan terhadap Rohingya Sulit Dimaafkan

SAAT bertemu dengan Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence, menyatakan, perlakuan diskriminatif terhadap masyarakat muslim Rohingya, sulit dimaafkan. Ratusan warga Rohingya yang mengungsi, kini tidak mempunyai status kewarganegaraan.

"Tindakan kekerasan dan penganiayaan oleh militer, membuat 700 ribu etnis Rohingya ketakutan sehingga terpaksa mengungsi ke Bangladesh. Saya ingin sekali mengetahui sikap pemerintah sejauh ini dalam menindak orang-orang yang semestinya bertanggung jawab," ujar Pence kepada Suu Kyi.

Pernyataan Pence mengemuka di tengah kesepakatan Myanmar dan Bangladesh untuk memulangkan lebih dari 2.000 pengungsi Rohingya, yang menyelamatkan diri dari aksi brutal militer di negara bagian Rakhine tahun lalu.

Militer Myanmar yang biasa disebut Tatmadaw, diduga kuat melakukan pemerkosaan, pembunuhan dan pembakaran sebagai upaya sistematis untuk melenyapkan etnis Rohingya. Situasi tersebut mengakibatkan ratusan ribu orang mengungsi ke negara tetangga, Bangladesh, yang menjadi kamp pengungsian terbesar di dunia.

Pemerintah Myanmar berulang kali membantah tuduhan atas perbuatan militer yang sengaja menyerang wilayah permukiman Rohingya.

Pence juga menyoroti kasus penahanan dua wartawan Reuters yang dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara, setelah dinyatakan melanggar Undang-Undang Rahasia Resmi Negara pada September lalu. Dua jurnalis tersebut ialah Wa Lone dan Kyaw Soe Oo, yang bertugas dalam peliputan investigasi terkait kekejaman militer di Rakhine, termasuk kasus pembantaian sejumlah warga.

"Penangkapan disusul pemenjaraan dua wartawan Reuters pada musim gugur, mengusik perhatian jutaan warga AS. Saya berharap dapat berbicara dengan anda, bagaimana kami memberikan kebebasan dan indepensi terhadap pers," pungkas Pence.

Menanggapi pernyataan Pence, Suu Kyi menekankan dirinya lebih memahami situasi domestik ketimbang kritikan yang mengarah ke negaranya.
"Kami berada dalam posisi yang lebih baik, untuk menjelaskan kepada Anda mengenai apa yang sebenarnya terjadi," kata Suu Kyi.

Dalam berbagai kesempatan, Pence kerap menentang kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya. September lalu, dia menyerukan kepada Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengambil tindakan yang mengakhiri krisis kemanusiaan tersebut. Dia pun mengajukan petisi pembebasan dua wartawan Reuters, sekaligus mengunggah pernyataan dukungan melalui akun Twitter pribadinya.

Menurut Pence, tugas yang dijalankan dua jurnalis tersebut semestinya diapresiasi karena memberitakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), bukannya malah dipenjara.

Sementara itu, Suu Kyi yang mendapat kecaman internasional atas penanganan krisis di Rakhine, disebut gagal dalam melindungi HAM di negaranya. Amnesty International bahkan mencabut penghargaan HAM tertinggi Ambassador of Conscience, yang pernah disematkan kepada Suu Kyi pada 2009. Pencabutan penghargaan dilatarbelakangi sikap Suu Kyi yang dianggap mengkhianati nilai-nilai kemanusiaan. (CNN/OL-1)