Jelang Pemilu Sela AS, Facebook Blokir 115 Akun

FACEBOOK menyatakan telah meblokir 30 akun dalam platformnya dan 85 akun lain pada jejaring sosial Instagram. Hal itu dilakukan menyusul peringatan dari pihak kepolisian terkait entitas asing yang disinyalir hendak mencampuri pemilihan umum (pemilu) paruh waktu atau sela di Amerika Serikat (AS).

Pengumuman pemblokiran terhadap 115 akun dilakukan tak lama setelah penegak hukum AS dan beberapa badan intelijen AS mengingatkan perlunya meningkatkan kewaspadaan. Khususnya, terhadap Rusia terkait penyebaran berita palsu. Adapun penyelenggaran pemilu sela AS berlangsung pada Selasa waktu setempat.

Berdasarkan penelitian yang diterbitkan pekan lalu, diketahui peredaran informasi atau berita palsu di jejaring sosial meningkat tajam jelang pemilu presiden 2016. Dalam hal ini, Rusia dituduh melakukan manipulasi melalui kampanye propaganda besar yang mendukung Donald Trump, hingga akhirnya menjadi Presiden AS.

"Pada Minggu malam, penegak hukum AS menghubungi kami mengenai temuan aktivitas daring baru-barui ini yang kemungkinan terkait dengan entitas asing. Kami segera memblokir sejumlah akun dan tengah menginvestigasi lebih detail," ujar Kepala Kebijakan Keamanan Siber Facebook, Nathaniel Gleicher, melalui pernyataan yang diunggah dalam blog.

Proses investigasi sejauh ini berhasil mengidentifikasi 30 akun facebook dan 85 akun instagram, yang diduga terlibat dalam aktivitas mencurigakan terkoordinasi. Gleicher menambahkan, laman facebook dari sejumlah akun mencurigakan tersebut kemungkinan menggunakan bahasa Prancis atau Rusia. Sementara itu, akun instagram yang masuk identifikasi, mayoritas menggunakan bahasa Inggris, dengan atensi utama pada selebriti dunia dan perdebatan politik.

"Biasanya kami akan menganalisis lebih jauh, sebelum mengumumkan secara terbuka. Tetapi mengingat ini sudah satu hari jelang pemilu penting di AS, kami ingin memberi tahu publik tentang langkah yang kami ambil. Berikut beberapa fakta yang baru kami ketahui," jelasnya.

Di balik tindakan keras yang ditempuh perusahaan media sosial raksasa tersebut, peneliti Oxford Internet Institute mengamini penyebaran berita palsu jelang penyelenggaraan pemilu Kongres AS, jauh lebih besar ketimbang pemilu presiden 2016. Pada Sabtu lalu, Twitter menyatakan telah menghapus serangkaian akun yang berusaha menyebarkan informasi salah, tanpa bukti jelas. Namun, Twitter tidak menyebut jumlah akun yang diberantas.

Sekitar bulan lalu, manajemen Facebook memblokir akun yang diduga kuat terkait upaya Iran untuk mempengaruhi politik AS dan Inggris. Pesan yang digulirkan terkait pungutan biaya terhadap imigran dan hubungan antar ras. Waktu itu, jejaring sosial mengidentifikasi 82 akun yang berasal dari Iran, dan melanggar ketentuan mengenai perilaku tidak autentik yang terkoordinasi. Gleicher mengungkapkan terjadi tumpang tindih pengoperasian akun yang dihapus, dengan kantor berita pemerintah Iran. Hanya saja identitas pelaku sampai saat ini belum ditemukan.

Unggahan dalam laman akun media sosial, termasuk yang dihapus Instagram dan Facebook, kebanyakan berfokus pada perselisihan yang diwarnai saling serang. Terutama melalui isu pemecah belah yang menyasar pada kandidat atau kampanye tertentu. Misalnya, penyebaran unggahan komentar panas terkait Presiden AS Donald Trump, Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May dan kontroversi seputar Hakim Agung AS Brett Kavanaugh yang baru diangkat.

Bagaimanapun platform jejaring sosial besar bisa dimainkan untuk menggulirkan tekanan yang mempengaruhi hasil pesta demokrasi di suatu negara. Dalam hal ini, dengan memanfaatkan publikasi informasi salah, sehingga membangkitkan amarah masyarakat sebagai pemilih. (AFP/OL-6)