Eks PM Sri Lanka Sebut AS-Jepang Setop Bantuan

PERDANA Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe yang digulingkan, mengatakan Amerika Serikat (AS) dan Jepang membekukan bantuan pembangunan sekitar US$1 miliar setelah pemecatannya yang mendadak dan dinilai menimbulkan keraguan mengenai masa depan demokrasi di negara kepulauan itu.

"Langkah menarik pembiayaan proyek bersamaan dengan peringatan Uni Eropa, yang akan menarik konsesi bebas pajak bagi ekspor Sri Lanka jika tidak sesuai dengan komitmen kita mengenai rujuk nasional dan akan mengganggu ekonomi lebih jauh," kata Wickremesinghe dalam wawancara dengan Reuters seperti dikutip kantor berita Antara di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, Presiden Maithripala Sirisena memecatnya pada bulan lalu setelah ketegangan berbulan-bulan dalam pemerintahan dan mengangkat Mahinda Rajapakse sebagai perdana menteri sehingga negara itu mengalami krisis politik.

Rajapakse adalah mantan presiden yang memimpin Sri Lanka mengalahkan gerilyawan Tamil yang ingin memisahkan diri pada 2009. Namun, sejak saat itu, dia mengalami tuduhan pelanggaran hak asasi manusia karena menyasar warga Tamil.

Wickremesinghe, yang menantang pemberhentiannya dan berjanji mempertahankan kedudukannya sebagai perdana menteri hingga parlemen memutuskan dia berhenti, mengatakan ada kekhawatiran internasional mengenai pemerintahan yang dipimpim Rajapakse.

"Negara-negara tersebut sensitif, mereka dari negara-negara demokratis mengkhawatirkan (pemerintahan yang dipimpin Rajapakse)," kata dia dalam wawancara di kediaman resmi perdana menteri di bungalo era kolonial tempat Wickremesinghe bersama para pendukungnya.

Menurutnya, AS sejauh ini telah membekukan program bantuan senilai US$500 juta untuk pembangunan jalan bebas hambatan dan memperbaiki penataan lahan oleh Millennium Challenge Corporation (MCC) yang didanai pemerintah. Jepang juga membekukan rencana-rencana untuk memberikan pinjaman lunak senilai US$1,4 miliar untuk proyek kereta ringan. "Banyak proyek yang ditunda, Millenium Challange, pinjaman Jepang," kata dia.

Di lain hal, AS dan Uni Eropa telah mendesak presiden Sri Lanka untuk segera memanggil parlemen bersidang agar para wakil rakyat tersebut memutuskan siapa yang akan memimpin negara itu.