Korut Ancam kembali Lanjutkan Denuklirisasi

KOREA UTARA (Korut) melemparkan sinyal peringatan keras kepada Amerika Serikat (AS) terkait dengan sikap yang mempertimbangkan kembali kelanjutan pengembangan senjata nuklir.

Hal itu dilakukan karena AS hingga kini belum menunjukkan sikap untuk mengakhiri sanksi ekonomi yang keras terhadap negara itu.

Selama bertahun-tahun, Korut menerapkan kebijakan 'byungjin' yang secara bersamaan mengembangkan kekuatan nuklir berikut roda perekonomian mereka.

Pada April 2018, dengan menggarisbawahi peredaan ketegangan hubungan dan perdamaian di Semenanjung Korea. Pemimpin Korut Kim Jong-un menyatakan pengembangan senjata nuklir mereka selesai.

Dia menekankan negaranya akan fokus pada pembangunan ekonomi sosialis. Namun, hal itu tidak bertahan lama. Kementerian Luar Negeri Korut mengatakan Pyongyang bisa kembali pada arah kebijakan sebelumnya, apabila AS tidak mengubah pendirian atas sanksi yang dijatuhkan.

"Kata byungjin mungkin dapat kembali ke permukaan. Perubahan ke arah itu dapat dipertimbangkan lebih serius," bunyi pernyataan resmi yang disiarkan kantor berita KCNA.

Sebelumnya, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) bersejarah AS-Korut pada Juni 2018 di Singapura, Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korut Kim Jong- un, menghasilkan komitmen samar terkait dengan denuklirisasi Korut.

Kemajuan negosiasi setelahnya pun cenderung stagnan. Dengan sikap Washington yang mempertahankan sanksi terhadap Korut sampai terwujudnya denuklirisasi akhir yang sepenuhnya diverifikasi, pun Pyongyang mengutuk tuntutan AS dengan menyebut negara itu 'gangster-like'.

"Upaya pengembangan hubungan dan adanya sanksi menjadi tidak seirama. Apa yang harus dilakukan ke depan ialah balasan setimpal terhadap AS," lanjut bunyi pernyataan resmi tersebut.

Kecewa

Pernyataan anyar tersebut jelas mengindikasikan besarnya kekecawaan Pyongyang terhadap sikap AS. Bulan lalu, kantor berita negara Korut mengangkat artikel panjang hampir 1.700 kata yang menuduh AS memainkan 'permainan ganda'.

Secara implisit, artikel berita itu mengkritik komentar-komentar Trump terhadap Korea Selatan (Korsel) agar tidak ikut campur atas pemberlakuan sanksi terhadap Pyongyang.

Pasalnya, terdapat gejolak diplomasi dan munculnya perbedaan pendapat dalam memandang wilayah semenanjung, terutama antara Seoul dan Washington yang saat ini menempatkan 28.500 personel pasukan di area perbatasan selatan.

Seperti diketahui, penempatan militer AS di sana sebagai perlindungan atas ancaman senjata nuklir Korut. Di lain hal, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in sudah lama ingin berhubungan baik dengan Korut yang tunduk pada beberapa sanksi dari Dewan Keamanan PBB atas program rudal nuklir dan balistik mereka.

Dia bahkan menaruh investasi besar dan proyek lintas batas bersama sebagai upaya insentif menuju denuklirisasi. Di lain sisi, AS justru bertekad untuk mempertahankan sanksi kepada Pyongyang sampai pemusnahan program nuklir sepenuhnya.

Dalam sebuah wawancara dengan Fox News, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menegaskan kembali bahwa sanksi terhadap Pyongyang tetap berjalan. Setidaknya hukuman dari negara adidaya itu diberlakukan sampai Korut mewujudkan komitmen denuklirisasi yang dirumuskan di Singapura.

"Untuk mewujudkan hal itu, saya berencana untuk menemui perwakilan Korut pada pekan depan," kata Pompeo. (AFP/I-2)