Kaledonia Baru Batal Merdeka

REFERENDUM untuk kemerdekaan Kaledonia Baru yang merupakan wilayah koloni Prancis yang berada di Samudra Pasifik berpotensi besar batal terjadi. Dari hasil pemungutan suara yang dilakukan Minggu (4/10), sekitar 59,5% penduduk Kaledonia Baru menolak opsi untuk terbebas dari campur tangan pemerintah Prancis.

Akan tetapi, hasil jejak pendapat ini berpotensi menimbulkan ancaman stabilitas di Kaledonia Baru. Potensi gesekan terjadi antara penduduk asli Kaledonia yakni suku Kanak cenderung pro-kemerdekaan dengan penduduk kulit putih yang menjadi pendatang sejak Prancis menganeksasi wilayah tersebut pada 1853 silam.

Perselisihan antaretnis pernah terjadi pada 1980-an yang menyebabkan 70 korban jiwa melayang. Peristiwa mengerikan tersebut akhirnya berujung pada Perjanjian Noumea 1998 yang membuka jalan Kaledonia Baru memerdekakan diri dari Prancis termasuk referendum pada Minggu (4/11) ini.

"Hari ini suku muda Kanak tak memiliki pekerjaan. Jika kami yang mengelola negara ini, kami akan memiliki lebih banyak kesempatan," kata salah satu pendukung pro-kemerdekaan Fabrice Ude, 28 tahun.

Kesenjangan memang menjadi isu utama. Namun, usaha dari penduduk pribumi tampaknya tak berbuah hasil. Terlebih, Kaledonia Baru masih sangat tergantung pada Prancis. Setidaknya dana sebesar 1,3 miliar Euro atau senilai Rp22 triliun didistribusikan kepada wilayah koloni-koloni Prancis tiap tahunnya.

"Saya tidak yakin kami memiliki semua aset yang kita butuhkan untuk berhasil (menjadi negara merdeka)," ujar Marc Gnipate, pensiunan berusia 62 tahun.

Kaledonia Baru memiliki sumber daya alam berupa Nikel, yang menjadi komponen penting elektronika. Selain itu, sektor pariwisata dengan mengandalkan keindahan pantai khas kepulauan Pasifik dapat menjadi penopang perekonomian lainnya.

"Saya tak takut untuk merdeka, tetapi saya terikat dengan Prancis. Saya berutang banyak," kata Michaele Mikena, 61 tahun.

Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron pernah mengungkapkan keinginan Kaledonia Baru untuk merdeka merupakan salah satu akibat pengaruh Tiongkok di wilayah Pasifik belakangan ini. Beijing disebut telah membangun hegemoni sehingga Vanuatu memisahkan diri dari Prancis dan Inggris pada 1980.

Referendum di Kaledonia Baru juga menjadi ujian bagi pemerintahan Prancis untuk memberikan perhatian lebih kepada koloni-koloni yang jaraknya berjauhan dari pusat pemerintah. Permasalahnya hampir serupa yakni kurangnya perhatian dari negara bagi wilayah koloni-koloni tersebut.

Selain Kaledonia Baru, Guyana Prancis di Amerika Selatan dan Kepulauan Samudera Hindia Mayotte telah diguncang isu protes terhadap kelalaian pemerintah Prancis tersebut. Gelombang kritik di dua wilayah tersebut bahkan sudah dirasakan sejak tahun lalu. (AFP/OL-1)