Korea Utara Ancam Kembali Lanjutkan Denuklirisasi

KOREA Utara melemparkan sinyal peringatan keras kepada Amerika Serikat (AS), terkait sikap yang mempertimbangkan kembali kelanjutan pengembangan senjata nuklir. Mengingat, AS belum menunjukkan sikap untuk mengakhiri sanksi ekonomi yang keras.

Selama bertahun-tahun, Korea Utara menerapkan kebijakan 'byungjin' yang secara bersamaan mengembangkan kekuatan nuklir berikut roda perekonomiannya.

Pada April lalu, dengan menggarisbawahi sebuah 'iklim segar detente (peredaan ketegangan hubungan) dan perdamaian' di Semenanjung Korea, Kim Jong Un menyatakan pengembangan senjata nuklir selesai. Dia menekankan negaranya fokus pada pembangunan ekonomi sosialis.

Tak bertahan lama, Kementerian Luar Negeir Korea Utara mengatakan Pyongyang bisa kembali pada arah kebijakan sebelumnya, apabila AS tidak mengubah pendirian atas sanksi yang dijatuhkan.

"Kata 'byungjin' mungkin dapat kembali ke permukaan. Perubahan arah itu dapat dipertimbangkan lebih serius," bunyi pernyataan resmi yang disiarkan Kantor Berita KCNA.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) bersejarah AS-Korea Utara pada Juni lalu di Singapura, Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, menghasilkan komitmen samar terkait denuklirisasi.

Kemajuan negosiasi setelahnya pun cenderung stagnan. Dengan sikap Washington yang mempertahankan sanksi terhadap Korea Utara sampai terwujudnya denuklirisasi akhir yang sepenuhnya diverifikasi, pun Pyongyang mengutuk tuntutan AS dengan menyebut negara itu 'gangster-like'.

"Upaya pengembangan hubungan dan adanya sanksi menjadi tidak seirama. Apa yang harus dilakukan ke depan ialah balasan setimpal terhadap AS," lanjut bunyi pernyataan resmi tersebut. Pernyataan anyar itu jelas mengindikasikan besarnya kekecawaan Pyongyang dengan sikap AS.

Bulan lalu, kantor berita negara Korea Utara mengangkat artikel panjang hampir 1.700 kata yang menuduh AS memainkan 'permainan ganda'. Secara implisit, artikel berita tersebut mengkritik komentar Trump terhadap Seoul agar tidak ikut campur atas pemberlakuan sanksi terhadap Pyongyang.

Terdapat gejolak diplomasi dan munculnya perbedaan atas wilayah semenanjung, trutama antara Seoul dan Washington, yang menempatkan 28.500 pasukan di area perbatasan selatan untuk perlindungan dari ancaman senjata nuklir.

Adapun Presiden Korea Selatan Moon Jae-in sudah lama ingin berhubungan baik dengan Korea Utara, yang tunduk pada beberapa sanksi dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas program rudal nuklir dan balistiknya.

Dia bahkan menaruh investasi besar dan proyek lintas batas bersama sebagai upaya insentif menuju denuklirisasi. Di lain sisi, AS bertekad untuk mempertahankan sanksi kepada Pyongyang sampai pemusnahan program nuklir sepenuhnya.

Dalam sebuah wawancara dengan Fox News pada Jumat (2/11) waktu setempat, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menegaskan kembali bahwa sanksi bagi Pyongyang tetap berjalan. Setidaknya sampai Korea utara mewujudkan komitmen denuklirisasi yang dirumuskan di Singapura. Dia pun berencana menemui perwakilan Korea Utara pekan depan. (AFP/OL-1)