Presiden Sri Lanka Cabut Pembekuan Parlemen

DI tengah polemik pergantian posisi Perdana Menteri (PM) yang diwarnai praktik ilegal, Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena mencabut penangguhan parlemen. Dia segera mengadakan pertemuan khusus pada Senin mendatang untuk mengakhiri perebutan kekuasaan yang semakin sengit.

Upaya Sirisena tidak lepas dari sikapnya yang memecat Ranil Wickremesinghe sebagai PM Sri Lanka, kemudian menunjuk mantan Presiden Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa. Langkah tersebut memicu dilakukannya pemungutan suara kembali, mengingat kedua belah pihak memiliki dukungan mayoritas dari ranah parlemen.

Sebelumnya, Sirisena membekukan fungsi parlemen hingga 16 November mendatang. Tak lama setelah mengganti Ranil Wickremesinghe pada Jum'at lalu. Hal itu menyebabkan krisis di tengah parlemen, serta memperingatkan potensi "pertumpahan darah" apabila pemungutan suara diabaikan. Belum lama ini, seorang aktivis diketahui terbunuh akibat meningkatnya tensi politik.

Ketua parlemen, Karu Jayasuriya, diketahui sengaja menemui Sirisena pada Rabu malam, agar konsesi segera diberikan. "Ada pembicaraan antara ketua parlemen dan presiden sore kemarin. Ini semacam kompromi, kalau tidak diwujudkan, maka akan ada pertentangan kepada presiden," ujar seorang pejabat kepada AFP.

Sirisena menganggap sikap Jayasuriya merupakan tindakan ilegal. Akan tetapi, Jayasuriya yang memegang lembaga negara paling kuat ketiga, menepis adanya manuver. Krisis politik dalam beberapa hari terakhir telah meresahkan seluruh penjuru negeri.

Di lain sisi, Wickremesinghe masih tidak terima atas pencopotan dirinya sebagai PM Sri Lanka. Dia berkukuh masih menduduki kursi kekuasaan, dengan sokongan ratusan pendukungnya yang rela berkemah di luar. Dia pun berulang kali mendesak legilastif melakukan pemungutan suara kembali. Tujuannya untuk membuktikan suara mayoritas yang digenggam Wickremesinghe terhadap parlemen beranggotakan 225 orang. Serusan internasional untuk mendorong pertemuan parlemen juga disuarakan Amerika Serikat dan negara lainnya.

Sementara itu, Rajapaksa membentuk tim kementerian kecil yang beranggotakan 12 pejabat pemerintahan. Mayoritas berasal dari birokrat Kementerian Keuangan. Rajapaksa berjanji segera memperluas kabinetnya menjadi 30 anggota. Baik Rajapaksa maupun Wickremesinghe, menghalalkan segala cara untuk merebut kursi kekuasaan. Termasuk, melobi anggota parlemen dari kubu yang berseberangan. Hal itu dimaksudkan untuk memperkuat basis suara, jika pemungutan suara kembali dilakukan pada Senin mendatang.(AFP/OL-6)