Jurnalis Sri Lanka Terjepit Perebutan Kekuasaan

JURNALIS Sri Lanka tengah menghadapi situasi tidak kondusif lantaran terperangkap dalam gejolak perebutan kekuasaan posisi perdana menteri.

Lembaga internasional Reporters without Borders (RSF) mendesak pihak berwenang di negara tersebut memastikan keselamatan para jurnalis.

RSF mengungkapkan kubu mantan Presiden Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, langsung menyerbu sejumlah kantor berita milik negara, tak lama setelah sang junjungan dinobatkan sebagai Perdana Menteri (PM) Sri Lanka secara kontroversial pada Jumat waktu setempat.

Akan tetapi, Ranil Wickremesinghe yang semula menjabat sebagai PM Sri Lanka, tidak terima dan menolak menyerahkan kekuasaan pada upaya yang disebutnya ilegal.

"Kekerasan saat pendukung Mahinda Rajapakse berusaha mengambil alih kontrol kantor berita negara, sungguh tidak dapat diterima. Kami menyerukan semua pihak bertanggung jawab dengan menjamin keamanan jurnalis serta menghormati independensi editorial mereka agar publikasi pemberitaan netral dan tidak memihak," bunyi pernyataan resmi RSF.

Lebih lanjut RSF menyatakan, tidak lama setelah Rajapaksa dinobatkan sebagai PM Sri Lanka, aktivis partai Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) menyerbu ruang redaksi sejumlah kantor berita pemerintah.

"Mereka mengambil alih dua saluran televisi terkait layanan publik, yakni Rupavahini dan ITN. Kemudian stasiun radio yang merupakan bagian Sri Lank Broadcasting Corporation dan grup media Lake House," jelas RSF melalui keterangan mereka.

Para aktivis SLPP bahkan memaksa jurnalis di Daily News berikut dua mingguan terkemuka dari Lake House, yakni Silumina dan Sunday Observer, untuk mengubah kerangka pemberitaan pada halaman depan.

Kalangan jurnalis di Sri Lanka pun mengakui kantor berita pemerintah mau tidak mau pro kepada Rajapakse. Namun, jaringan media swasta terus meliput kegiatan Wickremesinghe dan partainya.

RSF menyebut krisis konstitusi saat ini mengingatkan pada masa kelam pemerintahan Rajapakse saat menjadi Presiden Sri Lanka periode 2005-2015. Selama masa pemerintahan Rajapakse, sebanyak 17 jurnalis dan pekerja media tewas.

Pada 2015, Wickremesinghe membantu Sirisena untuk mengalahkan Rajapakse dalam pemilu. Keduanya sempat membentuk pemerintah persatuan.