Jurnalis Sri Lanka Terdesak Dalam Perebutan Kekuasaan

JURNALIS Sri Lanka tengah menghadapi situasi tidak kondusif lantaran terperangkap dalam gejolak perebutan kekuasaan posisi perdana menteri. Lembaga internasional Reporters without Borders (RSF) mendesak pihak berwenang di negara tersebut memastikan keselamatan para jurnalis.

RSF mengungkapkan, kubu mantan Presiden Sri Lanka Mahinda Rajapakse langsung menyerbu sejumlah kantor berita milik negara, tak lama setelah sang junjungan dinobatkan sebagai Perdana Menteri (PM) Sri Lanka secara kontroversial pada Jum'at waktu setempat. Akan tetapi, Ranil Wickremesinghe yang semula menjabat sebagai PM Sri Lanka, tidak terima dan menolak menyerahkan kekuasaan pada upaya yang disebutnya ilegal.

"Kekerasan di mana pendukung Mahinda Rajapakse berusaha mengambil alih kontrol kantor berita negara, sungguh tidak dapat diterima. Kami menyerukan semua pihak bertanggung jawab dengan menjamin keamanan jurnalis. Serta, menghormati independensi editorial mereka, sehingga publikasi pemberitaan netral dan tidak memihak," bunyi pernyataan resmi RSF.

Lebih lanjut, RSF menyatakan tidak lama setelah Rajapaksa dinobatkan sebagai PM Sri Lanka, aktivis partai Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) menyerbu ruang redaksi sejumlah kantor berita pemerintah. "Mereka mengambil alih dua saluran televisi terkait layanan publik, yakni Rupavahini dan ITN. Kemudian stasiun radio yang merupakan bagian Sri Lank Broadcasting Corporation, dan grup media Lake House," jelas RSF melalui keterangannya.

Para aktivis SLPP bahkan memaksa jurnalis di Daily News berikut dua mingguan terkemuka dari Lake House, yakni Silumina dan Sunday Observer untuk mengubah kerangka pemberitaan pada halaman depan. Kalangan jurnalis di Sri Lanka pun mengakui kantor berita pemerintah mau tidak mau pro Rajapakse. Namun, jaringan media swasta terus meliput kegiatan Wickremesinghe dan partainya.

RSF menyebut krisis konstitusi yang terjadi dewasa ini mengingatkan kembali pada masa kelam pemerintahan Rajapakse saat menjadi Presiden Sri Lanka periode 2005-2015. Apalagi begitu dia kalah dalam pemilihan umum (pemilu) yang mengantarkan Maithripala Sirisena sebagai Presiden Sri Lanka saat ini. Selama masa pemerintahan Rajapakse, sebanyak 17 jurnalis dan pekerja media diketahui tewas.

Pada 2015 lalu, Wickremesinghe membantu Sirisena untuk mengalahkan Rajapakse dalam pemilu. Keduanya sempat membentuk pemerintah persatuan yang menyampingkan kepentingan pribadi maupun konflik terdahulu. Menyusul konfrontasi terhadap penobatan Rajapakse, puluhan ribu pendukung Wickremesighe memblokir sejumlah jalan utama di Kolombo pada Selasa waktu setempat.

Beberapa sumber resmi mengatakan Juru Bicara Parlemen Karu Jayasuriya telah bertemu dengan presiden untuk segera mengakhiri penangguhan parlemen. Dengan begitu, para deputi dapat melakukan pemilihan PM Sri Lanka kembali melalui suara mayoritas. Seperti diketahui, Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena membekukan parlemen pada Sabtu lalu guna mencegah upaya Wickremesighe untuk membuktikan dukungan suara mayoritas di antara 225 anggota parlemen. Jayasuriya sempat mengingatkan krisis berpotensi menyebabkan perumbahan darah antar pendukung, apabila dewan majelis tidak segera melakukan pemungutan suara.

Di balik kekisruhan, para pesaing berusaha melobi anggota parlemen untuk membelot. Tujuannya, agar suara dukungan meningkat saat pemungutan suara kembali diadakan. Rajapakse sengaja memberikan jabatan menteri kepada lima anggota parlemen dari partai pendukung Wickremesinghe. Hal itu terjadi setelah Rajapakse berhasil membujuk kelima anggota parlemen untuk mengubah arah dukungannya.

Sementara itu, berusaha meyakinkan dua anggota parlemen dari kubu Sirisena untuk bergabung dengan Partai Nasional Bersatu. Sejauh ini, Wickremesinghe mengantongi dukungan 104 anggota parlemen dari total 225 anggota parlemen. Adapun, Rajapakse dan Sirisena mendapat dukungan dari 99 anggota parlemen. Terhadap 22 anggota parlemen yang tersisa, para pesaing saling merebut dukungan, termasuk Wickremesinghe.(AFP/OL-6)