Indonesia Gagas Mekanisme Review Komitmen anti PHP

SALAH satu hasil akhir yang menjadi tujuan pemerintah Indonesia selaku penyelenggara Our Ocean Conference (OOC) 2018 ialah membuat mekanisme untuk mengetahui sejauh mana komitmen yang sudah pernah dibuat akan diaplikasikan. Mekanisme tersebut dinamai Review Mechanism yang selama ini sudah berjalan di Indonesia dan akan diterapkan secara internasional.

Hal itu diungkap oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. "Blue economy, climate change, marine the bridge semua itu program yang sangat bagus. Tentu yang terpenting adalah kooperasi dari seluruh stakeholder yang hadir disini menghadapi ancaman-ancaman kemaritiman," ungkap Susi disela OOC 2018, BNDCC, Bali Senin (29/10).

Susi melanjutkan hingga saat ini sudah ada 663 komitmen terkait laut yang dibuat di dunia, namun belum mekanisme untuk menagih sejauh mana komitmen itu terlaksana.

"Kita baru akan memulai membuat tracking dari komitmen-komitmen yang pernah dibuat. Selama ini belum pernah ditracking. Karena kalau 'ah saya mau komit satu juta hektar untuk konservasi' tapi tidak ada kelanjutannya itu kita anggap tidak commited," ujar Susi.

Menurutnya Indonesia sudah menuju ke arah transibility dan transparansi dalam kebijakan kelautannya. Mekanisme tracking yang dimaksud Susi ialah Review amechanism yang selama ini telah berjalan di Indonesia.

Salah satu yang menjadi prestasi Indonesia dalam hal mewujudkan komitmennya ialah komitmen membuka 20 juta hektar wilayah konservasi baru yang ditarget rampung 2020. Meski masih ada waktu dua tahun untuk menyelesaikan target tersebut, Indonesia telah menyelesaikannya tahun ini.

"Pemerintah harus mulai berani membuat komitmen secara kongkret terhadap pelestarian," ujar Jokowi dalam kesempatan yang sama.

Rampungnya oenyediaan lahan konservasi dua tahun lebih awal itu menjadi bukti suksesnya Indonesia menerapkan review mechanism terhadap komitmen yang sudah disebutkan lebih awal. Mekanisme review tersebut merupakan kerjasama antara Indonesia, Amerika dan Eropa.

Staff Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Suseno Sukoyono mengemukakan nantinya mekanisme review tersebut akan dikukuhkan menjadi bahasa diplomasi dunia. Sehingga, hasil review terhadap komitmen terkait kemaritiman akan mempengaruhi juga posisi geopolitik suatu negara di mata internasional.

"Nanti akan dibentuk sekretariat yang sifatnya think tank dunia makanya fokus antara dua, menteri teknis sama menteri luar negeri. Jadi sekarang kita kalau ngecek bukan cuma teknis aja , tapi itu jadi bagian dari diplomasi," jelas Sukoyono dalam keterangan terpisah.

Munculnya Indonesia sebagai penggagas mekanisme ini juga menurutnya akan membuat dunia melihat bahwa pemerintah Indonesia punya leadership yang baik dalam menentukan nasib laut. (OL-4)