DK PBB Diminta Bahas Kekejaman Myanmar

AMERIKA Serikat dan delapan negara lainnya mendesak diadakan pertemuan Dewan Keamanan PBB di Myanmar untuk mendengar laporan misi pencari fakta PBB. Dalam laporannya, misi pencari fakta menuduh militer negara itu melakukan kekejaman terhadap muslim Rohingya.

Permintaan yang diajukan Selasa (16/10) waktu setempat itu kemungkinan akan mendapat tentangan dari Tiongkok. 'Negeri Tirai Bambu' itu memiliki hubungan persahabatan dengan militer Myanmar dan telah berusaha untuk melindungi Myanmar dari setiap tindakan Dewan Keamanan.

Dalam sebuah surat bersama yang dilihat AFP, sembilan negara itu mengatakan ketua misi harus menyampaikan kepada dewan agar mengizinkannya menerima informasi lebih lanjut mengenai situasi dan implikasinya untuk perdamaian dan keamanan internasional.

Misi pencarian fakta PBB merilis sebuah laporan eksplosif bulan lalu yang menyerukan kepada dewan untuk merujuk situasi Myanmar ke Pengadilan Pidana Internasional di Den Haag, atau untuk membuat pengadilan kriminal internasional ad hoc, seperti yang dilakukan dengan bekas Yugoslavia.

Misi pencari fakta mengatakan bahwa petinggi militer Myanmar, termasuk Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing harus diselidiki dan dituntut untuk genosida di Negara Bagian Rakhine. Myanmar menolak tuduhan bahwa militernya melakukan kekejaman dalam tindakan keras tahun lalu yang memaksa lebih dari 700 ribu orang Rohingya melarikan diri ke perbatasan Bangladesh.

Dalam sebuah surat terpisah kepada dewan, Duta Besar Myanmar Hau Do Suan mengatakan bahwa pemerintahnya sangat keberatan atas permintaan untuk mendengarkan misi pencari fakta.

Duta Besar mengulangi keluhan Myanmar bahwa laporan itu satu sisi berdasarkan narasi dan bukan pada bukti kuat.

"Menempatkan akuntabilitas di atas segalanya tanpa memperhatikan perkembangan positif lainnya ialah upaya berbahaya yang akan menghadapi kegagalan total," ia memperingatkan dalam surat yang diperoleh AFP.

Inggris, Prancis, Peru, Swedia, Pantai Gading, Belanda, Polandia, dan Kuwait bersatu dengan Amerika Serikat meminta pertemuan yang akan diadakan pada Oktober.