Lunasi Utang, Malaysia Terapkan Skema Pajak Baru Hingga Jual Aset

PEMERINTAH Malaysia berencana menerapkan skema pajak baru, untuk mendongkrak penerimaan negara. Pun, penjualan aset masuk dalam opsi pembayaran utang negara yang kian membengkak.

Hal itu diutarakan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad pada Selasa (9/10) ini. Posisi utang negara diketahui telah mencapai 1 triliun ringgit atau sekitar US$ 240,67 miliar.

Mahathir yang berhasil memenangkan pemilihan umum (pemilu) secara tak terduga, menyalahkan pemerintahan yang dipimpin Najib Razak lantaran mewariskan utang berskala besar. Di antaranya mencakup skandal korupsi dan pencucian uang 1Malaysia Development Berhad (1MDB), yang mengakibatkan kerugian negara.

Pemerintah kini berupaya mencari sumber pendapatan baru untuk menahan laju defisit anggaran. Itu tidak lepas dari realisasi janji kampanye Mahathir terkait penghapusan pajak barang dan layanan jasa (Good and Services Tax/GST) sebesar 6% per 1 Juni 2018.

"Kami harus mencari skema pajak baru untuk meningkatkan pendapatan negara, yang nantinya digunakan membayar kewajiban utang," imbuh Mahathir dalam konferensi dengan para investor.

Aspek lain yang berpotensi menambah penerimaan, sambung dia, melalui penjualan aset negara seperti tanah dan aset berharga lainnya.

"Tanah menjadi salah satu aset yang bisa dijual. Kita perlu menjual beberapa aset berharga. Tujuannya mengumpulkan penerimaan yang dipakai untuk membayar utang," pungkas dia tanpa mengidentifikasi jenis aset lainnya yang dimaksud.

September kemarin, Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng menuturkan pemerintah mempertimbangkan kombinasi kebijakan dari penerbitan surat utang baru dan penjualan aset, guna memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka pendek.(Channelnewsasia/OL-7)