Masyarakat Moderat Kunci Hadapi Radikalisme

WAKIL Presiden Jusuf Kalla menekankan ekstremisme dan radikalisme dalam bentuk terorisme kini menjadi isu global dan terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia. Dengan metode terorisme yang semakin berkembang, perlu dilakukan upaya pencegahan agar bibit-bibitnya tidak lagi berkembang.

Salah satu langkah untuk mencegah berkembangnya bibit terorisme ialah memberantas ketidakadilan, eksklusivitas, kemiskinan ekstrem, buta huruf, dan pengangguran kaum muda. Dengan demikian, akan tercipta masyarakat yang adil, inklusif, demokratis, dan menghormati hak asasi manusia

"Masyarakat yang adil, toleran, dan moderat merupakan kunci dalam menghadapi tantangan besar ekstremisme dan radikalisme yang keras," terang Jusuf Kalla dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum (SMU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ke-73 di General Assembly Hall, New York Kamis, Kamis (27/9) waktu setempat.

Jusuf Kalla juga menyinggung adanya perubahan gaya teror yang dilakukan para ekstremis dan juga penganut radikalisme dalam perbuatan teror mereka.

Ia mengambil contoh peristiwa serangan teroris yang terjadi di Surabaya telah menjadi bukti bahwa adanya evolusi kekerasan yang tidak lagi mengenal batas. Mereka bahkan menggunakan anak-anak sebagai senjata, perbuatan yang tidak akan pernah dibenarkan.

Untuk itu, menurut Jusuf Kalla, pendekatan kekuatan keras dan lunak harus ditingkatkan. Indonesia juga telah berupaya mengubah undang-undang dan memperkuat pendekatan lunak dalam beradaptasi dengan tantangan-tantangan baru yang terus berubah.

Dia juga memperingatkan kepada negara yang mendukung dan menjadi bagian dari tindakan separatis di negara lain agar tidak diberikan tempat dalam sistem PBB. Menurut Jusuf Kalla, hal tersebut jelas bertentangan dan melanggar prinsip-prinsip PBB.

"Seperti halnya negara berdaulat lainnya, Indonesia akan dengan teguh membela integritas teritorialnya. Indonesia tidak akan pernah menoleransi suatu negara yang merusak integritas teritorial negara lain," pungkas Jusuf Kalla.

 

Kepemimpinan global

Pada kesempatan itu, Wapres menegaskan pesan Indonesia sangat jelas bahwa untuk menciptakan perdamaian, kesetaraan, dan keberlanjutan di masyarakat dunia, dibutuhkan kepemimpinan global dan tanggung jawab bersama.

Tak akan pernah ada kepemimpinan yang efektif tanpa rasa tanggung jawab yang tulus dan sebaliknya.

Tantangan bagi Indonesia pun akan semakin berat karena pada 2019 salah satu negara demokrasi terbesar di dunia itu akan mengemban tugas sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020. Komitmen dan tanggung jawab dunia untuk perdamaian harus bisa disebarkan di seluruh bagian dunia, termasuk Timur Tengah.

Indonesia berulang kali menegaskan komitmennya dan juga dunia untuk mendukung perwujudan negara Palestina yang merdeka melalui solusi dua negara untuk meredam konflik di wilayah tersebut.

"Komitmen kita terhadap perdamaian akan dipertanyakan jika kita tidak bisa menyelesaikan konflik Palestina-Israel," Wapres menandaskan.

Menlu RI Retno Marsudi pun menegaskan bahwa Indonesia akan menggunakan setiap pertemuan dan forum yang ada di kawasan guna menyuarakan dukungan untuk Palestina.

Belum lagi masih ada masalah pengungsi Palestina yang tersebar di sejumlah negara, seperti Yordania, Libanon, Suriah, Tepi Barat, dan Gaza. (Ant/Dro/I-1)