Tiongkok Dorong Keterbukaan Ekonomi

PERDANA  Menteri Tiongkok Li Keqiang mengecam tindakan sepihak (unilate-risme) dalam pertikaian dagang dan mendorong keterbukaan ekonomi 'Negeri Tirai Bambu'. Li menegaskan bahwa masalah yang ditemui dalam pertikaian dagang harus diselesaikan melalui konsultasi.

"Kita harus menegakkan prinsip-prinsip multilaterisme dan perdagangan bebas," kata Li saat berbicara dalam World Economic Forum di Kota Tianjin, Tiongkok, kemarin.

Dia menegaskan bahwa unilate-ralisme tidak menawarkan solusi. Penegasan Li itu disampaikan sehari setelah Tiongkok memberlakukan tarif bea masuk terhadap barang-barang dari AS.

Perang dagang antara dua raksasa ekonomi dunia itu semakin memanas setelah pada Senin (17/9) Presiden AS Donald Trump mengumumkan putaran tarif baru atas komoditas impor Tiongkok senilai US$200 miliar.

Tiongkok pun tidak tinggal diam dan melakukan pembalasan dengan memberlakukan tarif impor bea masuk terhadap komoditas AS sebesar US$60 miliar.

Seiring meningkatnya tensi perang dagang tersebut, Li juga memastikan tidak akan mendevaluasi yuan. Li mengungkapkan kecil kemungkinan Tiongkok mau melemahkan mata uang untuk suatu hal yang tidak berdasar. Dalam hal ini, dia tidak secara langsung menyinggung konflik dagang AS-Tiongkok.

"Depresiasi yuan lebih banyak membawa kerugian daripada manfaat bagi Tiongkok. Kami tidak akan melemahkan mata uang untuk mendongkrak kinerja ekspor," ucap Li seraya menekankan Tiongkok tidak perlu melakukan devaluasi yang hanya berbuah profit tipis atau sedikit dolar.

Lebih lanjut dia menuturkan sistem perdagangan global berbasis multilateral, semestinya ditegakkan. Kebijakan perdagangan yang bersifat unilateral disebutnya tidak akan menyelesaikan persoalan apa pun.

Pernyataan Li memberikan angin segar terhadap nilai tukar yuan yang kehilangan nilai sebesar 9% sejak pertengah April. Tepatnya, begitu perang dagang antara dua negara perekonomian raksasa memanas.

Sebelum menjatuhkan putaran tarif baru, pemerintahan Donald Trump telah memberlakukan tarif terhadap komoditas impor Tiongkok senilai US$50 miliar.

Langkah Washington mengguncang ekosistem perdagangan di Tiongkok, termasuk industri berteknologi tinggi. Tarif baru dari AS sebesar 10% yang mulai diterapkan pekan depan, rencananya akan meningkat hingga 25% pada akhir 2018. Bank of America Merril Lynch memproyeksikan laju produk domestik bruto (PDB) Tiongkok akan turun 0,5% sebagai imbas gejolak perang dagang.