Militer Myanmar tidak Boleh Berpolitik

MILITER Myanmar yang kuat harus disingkirkan dari politik. Para penyelidik PBB menyampaikan hal itu dalam laporan terbaru mereka kemarin. Tim itu dalam laporannya kembali menyerukan bahwa jenderal-jenderal Myanmar harus diadili untuk dituntut atas genosida terhadap minoritas muslim Rohingya.

Penumpasan brutal yang dilakukan militer tahun lalu memaksa lebih dari 700 ribu muslim Rohingya melarikan diri ke perbatasan Bangladesh. Ribuan orang lainnya tewas dibunuh,

Hasil penyelidikan tim PBB setebal 444 halaman merupakan perincian paling mendalam dari kekerasan di Myanmar yang terjadi hingga saat ini. Dalam laporan itu, tim PBB mendesak pimpinan puncak militer dirombak dan tidak boleh memiliki pengaruh lebih lanjut atas pemerintahan negara tersebut.

Militer Myanmar mendominasi negara yang mayoritas penduduknya beragama Budha itu. Mereka juga menguasai seperempat kursi di parlemen dan mengendalikan tiga kementerian strategis. Dengan demikian, mereka tetap bisa mencengkeram kekuasaan meskipun ada reformasi politik yang dimulai pada 2011.

Laporan itu mengatakan pemimpin sipil negara itu harus terus mengejar penghapusan Tatmadaw dari ranah politik Myanmar. Tatmadaw mengacu pada angkatan bersenjata negara.

Analisis PBB itu didapat selama 18 bulan dengan mewawancarai lebih dari 850 orang. Dalam analisis itu, tim PBB mendesak masyarakat internasional untuk menyelidiki petinggi militer terkait genosida, termasuk panglima militer Min Aung Hlaing.

Militer Myanmar membantah hampir semua kesalahan dan berkeras bahwa yang dilakukan militer dibenarkan untuk membasmi gerilyawan Rohingya yang melakukan serangan mematikan di pos perbatasan pada Agustus 2017.

Namun, tim PBB mengatakan taktik militer telah secara konsisten dan sangat tidak proporsio-nal mengatasi ancaman keamanan yang sebenarnya. Laporan itu memperkirakan 10 ribu orang tewas dalam penumpasan itu.

Seorang penyelidik PBB, Marzuki Darusman, mengatakan tingkat kebrutalan militer Myanmar terhadap minoritas Rohingya sulit untuk dipahami. Karena itu, Marzuki menyerukan jenderal-jenderal yang diduga melakukan genosida untuk diadili.

"Sulit untuk memahami tingkat kebrutalan operasi Tatmadaw dan total pengabaiannya terhadap warga sipil," kata Marzuki, yang mengepalai misi pencari fakta pelanggaran di Myanmar untuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang mengacu pada tindak-an militer negara itu.

Dalam presentasi kemarin, Marzuki menggambarkan secara detail pembantaian di desa-desa Rohingya. Dia menggambarkan bagaimana warga Rohingya yang tidak dapat melarikan diri ditangkap dan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin sebelum kemudian dieksekusi.

"Kami telah menyimpulkan bahwa tindakan Tatmadaw dan pasukan keamanan lain termasuk empat dari lima kategori tindakan genosida," katanya. "Semua itu dilakukan dengan niat genosida."