Konvensi Dunia Maya Dibutuhkan

Komunitas internasional diharapkan mampu membuat konsensus untuk membentuk konvensi atau perjanjian internasional tentang manajemen dunia maya sehingga menjadi hukum internasional.

Dalam konteks regional, pemerintah harus terus mempromosikan pengaturan norma di dunia maya untuk mengurangi perilaku tidak bertanggung jawab atau kriminal, terutama dalam konteks ASEAN.

Hal itu diungkapkan Menko Polhukam Wiranto saat menjadi pembicara dalam acara Third Singapore International Cyber Week di Singapura,  Selasa (18/9).

Wiranto mengatakan pada KTT ASEAN terakhir di Singapura, para pemimpin ASEAN telah berkomitmen untuk mengeksplorasi kelayakan koordinasi kebijakan keamanan siber, diplomasi, kerja sama, serta upaya pengembangan kapasitas dan teknis.

"Memang penting bagi ASEAN untuk membangun upaya regional yang koheren dan terkoordinasi untuk menanggapi ancaman siber lintas batas," kata Menko Polhukam Wiranto dalam rilis kemarin.

Seruan itu disampaikan mengingat laporan World Economic Forum (WEF) 2018 memasukkan ancaman keamanan siber dalam bentuk pelanggaran sebagai salah satu dari empat bidang utama yang menyebabkan degradasi lingkungan, ketegangan ekonomi, dan geopolitik.

Dalam mengembangkan strategi keamanan siber yang efektif untuk melawan ancaman itu dibutuhkan pendekatan komprehensif dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan publik, hak individu, dan keamanan nasional.