Traktat Damai Rusia-Jepang Diusulkan

PRESIDEN Vladimir Putin mengusulkan Rusia dan Jepang untuk mengesahkan traktat perdamaian tanpa syarat pada tahun ini guna mengakhiri permusuhan yang telah terjadi sejak era Perang Dunia II. Permusuhan dipicu pertikaian soal wilayah yang hingga kini masih buntu.

Sengketa kedua negara dipicu perebutan empat pulau di rantai Kuril. Keempat pulau itu diduduki Uni Soviet, negara yang telah bubar dan kini menjadi Rusia, pada akhir perang pada 1945 yang diklaim Jepang sebagai wilayah mereka. Sengketa itu menyebabkan kedua negara gagal menandatangani kesepakatan damai yang mengakhiri permusuhan masa perang.

“Kami mencoba menyelesaikan pertikaian wilayah selama 70 tahun. Kami telah mengadakan pembicaraan selama 70 tahun,” kata Putin dalam forum ekonomi yang digelar di Kota Vladivostok, Rusia, kemarin.
Forum tersebut juga dihadiri Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden Tiongkok Xi Jinping.

Namun, proposal Putin itu ditanggapi dingin oleh Jepang. Seorang juru bicara pemerintah Jepang mengatakan kedua negara seharusnya menyelesaikan sengketa lebih dahulu, baru menandatangani kesepakatan damai. “Mari ubah pendekatan kita,” kata Abe.
“Mari kita buat perjanjian damai, bukan sekarang, tapi pada pada akhir tahun tanpa syarat,” kata Putin yang disambut aplaus para peserta.

Putin menambahkan bahwa kedua negara harus memiliki tekad untuk menyelesaikan sengketa wilayah dalam teks perjanjian damai.

Putin menegaskan pencapaian kesepakatan itu bakal menciptakan atmosfer lebih baik sehingga Rusia dan Jepang bisa terus menuntaskan semua permasalahan yang tertunda sebagai teman. “Bagi saya, ini akan memfasilitasi solusi semua masalah yang belum dapat kita selesaikan selama 70 tahun terakhir,” katanya.

Menjawab pernyataan Putin, Abe mengatakan kedua negara memiliki tugas bagi generasi mendatang. Dia mengatakan penyelesaian persoalan itu tidak akan berjalan mudah.

Juru bicara Kremlin, Dmitry ­Peskov, menyebut proposal Putin itu baru permulaan dan kedua pemimpin belum membahasnya. “Putin ingin menyelesaikan persoalan ini,” katanya.

Seorang juru bicara pemerintah Jepang mengatakan sikap negaranya tidak berubah. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga mengatakan  raktat dengan Rusia baru akan ditandatangani setelah masalah ‘Empat Kepulauan Utara’--sebutan Jepang untuk pulau sengketa--selesai. (AFP/*/I-1)