Anggaran Keamanan Terus Naik

KEBERLANJUTAN program nuklir dan rudal Korea Utara yang didukung Tiongkok menjadi ancaman serius bagi Jepang. Untuk meng-antisipasi itu, Kementerian Pertahanan Jepang mengajukan penambahan anggaran demi memperkuat pertahanan udara, termasuk menambah ­senjata rudal.

Anggaran yang diajukan ma­suk tahun fiskal 2019, dan dike­tahui mencapai 5,29 triliun yen atau setara Rp705,5 triliun. Itu merupakan anggaran pertahan­an terbesar dalam sejarah ‘Negeri Matahari Terbit’.
Dalam tujuh tahun terakhir, anggaran pertahanan Jepang naik rata-rata 2,1%.

Daftar persenjataan yang menjadi mata anggaran di antaranya mencakup dua set sistem pertahanan rudal Aegis Ashore buatan Amerika Serikat (AS). Dengan nilai mencapai 234,3 miliar yen atau Rp31,2 triliun, Kemenhan Jepang optimistis senjata tersebut mampu menangkal ancaman serangan nuklir dan rudal dari Korut.

Lebih lanjut Menhan Jepang Itsunori Onodera ­mengatakan pihaknya turut mengajukan pengadaan 6 jet tempur F-35, 2 radar Hawkeye E-2D, serta 2 pesawat patroli maritim.

Di samping itu, kata dia, Ke­men­han juga memperluas jangkauan patroli udara. Pasukan patroli angkatan udara yang se­mula berjumlah 830 prajurit kemudian ditambah menjadi 860 prajurit.

Penambahan anggaran me­ngemuka dalam revisi anggaran Kemenhan Jepang yang biasa terjadi pada pertengahan tahun. Meski ada kesepakatan diplomatik dengan Korut pada awal tahun, sikap Pyongyang yang masih enggan mewujudkan denuklirisasi di Semenanjung Korea jadi ancaman serius dan patut diwaspadai Jepang.

Kebijakan Tiongkok meningkatkan kekuatan militer juga me­micu kekhawatiran negara-negara kawasan, termasuk Jepang. Apalagi, Tiongkok dinilai semakin agresif mengklaim kedaulatan atas wilayah di Laut China Selatan. Bahkan, Tiongkok bertikai cukup lama dengan Jepang yang berupaya mengambil alih pulau-pulau kecil di Laut China Timur.

‘Negeri Tirai Bambu’ telah menaikkan anggaran pertahanan 2018 sebesar 8,1% menjadi 1,11 triliun yuan atau setara Rp2.395 triliun. Itu tak lepas dari ambisi Tiongkok memodernisasi kekuatan militer terbesar di dunia.

Tiongkok pun mengambil ce­lah dari keregangan hubung-an antara AS dan Korut. Memang, pada 12 Juni 2018 terjadi pertemuan bersejarah antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un, yang membawa secercah harap-an dalam mendorong denuklirisasi di Semenanjung Korea.

Namun, dalam beberapa bu­lan terakhir, hubungan ­Wa­shington-Pyonyang kembali memburuk. Presiden Trump lantas membatalkan rencana kunjungannya ke Pyongyang yang semula sudah diatur Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.(AFP/Tes/I-1)