Dianggap Terlalu Kritis, Media Jepang Dilarang Meliput

AKIBAT rekam jejak pemberitaan yang terlalu kritis, Pemerintah Tiongkok melarang media asal Jepang meliput pertemuan bilateral antar diplomat dari kedua negara. Pemerintah Jepang memprotes keras insiden yang dianggap menghalangi kebebasan pers.

Kejadian bermula saat Kementerian Luar Negeri Tiongkok mencoret nama reporter The Sankei Shimbun dari daftar media yang meliput agenda pertemuan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dan Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Takeo Akiba. The Sankei Shimbun memang dikenal sebagai media konservatif yang galak dalam memberitakan berbagai isu kebijakan Tiongkok. Sejumlah media Jepang yang hadir saat itu pun langsung melakukan aksi boikot sebagai bentuk protes.

"Pemerintah Jepang memandang penting untuk menghormati hak asasi manusia (HAM) termasuk kebebesan berpendapat. Itu nilai yang dijunjung dalam komunitas internasional dan penting untuk memastikan penghormataan itu terjadi di negara manapun," tutur Juru Bicara Pemerintah Jepang Yoshihide Suga kepada wartawan di Tokyo.

Suga sangat menyesalkan insiden tersebut dan telah mengajukan protes kepada Pemerintah Tiongkok. Pun, Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Takeo Akiba juga tidak tinggal diam terhadap sikap Pemerintah Tiongkok yang kurang bersahabat.

Padahal, Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe dijadwalkan berkunjung ke Tiongkok pada Oktober mendatang. Kendati demikian, Suga memastikan hubungan bilateral kedua negara masih kondusif.

"Tanggal pasti kunjungan PM Abe ke Tiongkok sedang dikoordinasikan. Kami berharap lawatan ini semakin mempererat hubungan kedua negara," imbuhnya.

Pejabat Eksekutif Sankei Shimbun Fumihiko Iguchi berpendapat tindakan Pemerintah Tiongkok tidak dapat diabaikan karena sudah melanggar hak kebebasan pers.

"Kami sangat menyayangkan insiden tersebut. Tapi hal itu tidak melunturkan semangat kami untuk terus memberikan informasi yang akurat kepada pembaca mengenai situasi di Tiongkok," pungkas Iguchi.(AFP/OL-7)