Pasca-Brexit, Inggris Berencana Adopsi Aturan Uni Eropa

DALAM perjalanan menuju Brexit, Inggris berencana mengadopsi aturan Uni Eropa demi menjaga keberlangsungan kerja sama di sejumlah sektor. Langkah itu termasuk mengantisipasi sikap penolakan Belgia.

Sekretaris Brexit yang belum lama dilantik, Dominic Raab, optimistis pihaknya dapat mencapai kesepakatan dengan Uni Eropa, meski pemerintah Inggris tetap akan keluar lingkaran Uni Eropa sekalipun tanpa adanya persetujuan.

Sejauh ini, Belgia diketahui belum bersepakat atas sejumlah ketentuan pasca-Brexit resmi berlaku Maret 2019. Padahal, London berupaya agar rantai perdagangan negaranya masih bersinggungan dengan Uni Eropa.

"Saya cukup yakin banyak kesepakatan bagus yang kami tawarkan. Prioritas kami tetap bagaimana menjadi unggul. Apabila Uni Eropa merespons dengan level ambisi dan pragmatisme senada, tentu akan tercapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak," ujar Raab.

Dalam beberapa kasus, lanjut dia, kemungkinan terdapat tindakan sepihak untuk mempertahankan kepentingan dalam jangka pendek. Terutama, jika kesepakatan tidak tercapai. London dan Belgia berharap kesepakatan terwujud pada Oktober mendatang, yang menggarisbawahi persetujuan ratifikasi parlemen Uni Eropa dan Inggris sebelum realisasi Brexit.

Pada Kamis (23/8) waktu setempat, pemerintah Inggris memublikasikan 25 ketentuan teknis fase pertama, dari total 80 ketentuan teknis, sebagai panduan bagi investor maupun masyarakat dalam mempersiapkan era skenario tanpa kesepakatan.

"Kami berupaya memfasilitasi keberlangsungan sektor bisnis, transportasi, infrastruktur, penelitian, program bantuan, dan suntikan modal," tukas Raab yang mengungkapkan Inggris telah menimbun stok obat-obatan hingga 200 jenis untuk kebutuhan selama tiga bulan, dalam mengantisipasi masa peralihan Brexit.

Menurutnya, perkembangan kesepakatan Brexit antara Inggris dan Uni Eropa berada pada level 80%. Akan tetapi, situasi perbatasan Irlandia yang belum terselesaikan menjadi salah satu penghambat.

Sebuah survei bulan ini oleh Institute of Directors, sebuah kelompok lobi bisnis, menemukan bahwa kurang dari sepertiga bos perusahaan telah melakukan perencanaan kontingensi pada Brexit.