Duterte Kutuk Tiongkok atas Pembangunan Pulau Buatan

PRESIDEN Filipina Rodrigo Duterte telah mendesak Tiongkok untuk melunakkan perilakunya di Laut Cina Selatan melalui sebuah kritik langka terhadap negara adidaya di Asia atas program pembangunan pulau di perairan yang disengketakan.

Tiongkok telah sangat membuat khawatir dan marah begara-negara tetangganya dengan mengklaim serta mendominasi sebagian besar Laut Cina Selatan. Lebih membuat marah lagi kareba Tiongkok membangun serangkaian pulau buatan dan pangkalan militer di sana.

Tapi Duterte yang tegas dan terang-terangan yang lebih tertarik berdagang dan berinvestasi dengan Beijing, lebih sering menahan kritik terhadap Tiongkok.

Duterte mengatakan dalam sebuah pidato Selasa malam di hadapan para pengusaha bisnis bahwa Tiongkok tidak memiliki hak untuk mengklaim wilayah udara di atas pulau buatan manusia.

Para pejabat Filipina mengklaim pilot militer mereka berulang kali diperingatkan oleh Beijing karena pesawat mereka mendekati Pulau Thitu yang dikuasai Filipina. Pulau ini terletak di samping pangkalan udara Tiongkok yang dibangun di atas Subi Reef.

"Anda tidak dapat membuat sebuah pulau. Ini buatan manusia dan Anda mengatakan bahwa udara di atas pulau buatan ini adalah milik Anda," kata Duterte, menurut sebuah transkrip yang dirilis oleh istana kepresidenan, Rabu.

"Itu salah karena perairan itu adalah apa yang (seseorang) akan pertimbangkan sebagai laut internasional. Dan hak untuk melintas dijamin," kata Duterte, yang tidak merujuk pada insiden khusus.

Dia menambahkan bahwa dia tidak ingin bertengkar dengan Tiongkok.

Komentar itu menyusul kejadian pada Mei tentang pelecehan Tiongkok terhadap pasukan Filipina di bagian Laut Cina Selatan lainnya.

Penasihat keamanan nasional Duterte, Hermogenes Esperon mengatakan kepada wartawan pada saat itu bahwa Filipina dapat pergi berperang "jika orang-orang kami terluka di sana".

Tidak ada tanggapan segera dari kedutaan Tiongkok di Manila.

Pada Mei Tiongkok mendaratkan beberapa pesawat tempur, termasuk pesawat jarak jauh H-6K yang memiliki kemampuan nuklir, di pangkalan udara pulau lain di laut itu untuk pertama kalinya. Hal ini telah memicu kekhawatiran internasional.

Meskipun demikian, Duterte menolak militerisasi daerah itu, di mana kira-kira sepertiga dari semua perdagangan maritim global melewati laut ini.

Sebuah pengadilan maritim internasional memutuskan pada awal masa kepresidenan Duterte pada 2016 bahwa klaim Tiongkok atas wilayah tersebut tidak memiliki dasar hukum.

Filipina adalah sekutu militer AS, yang mengatakan tidak mengambil bagian dalam berbagai sengketa teritorial Laut Cina Selatan.

Namun, Angkatan Laut AS telah secara tegas menegaskan memiliki hak kebebasan navigasi di daerah itu, berulang kali berlayar dekat pulau buatan manusia dan membuat Tiongkok protes. Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam juga memiliki klaim di Laut Cina Selatan. (OL-4)