PEMERINTAH Libia yang diakui dunia internasional menegaskan bahwa mereka menolak segala aksi militer terhadap kapal pengangkut imigran ilegal.
Hal itu diungkapkan Tripoli setelah negara-negara Uni Eropa menyepakati rencana untuk menggelar misi militer di laut mulai bulan depan untuk memerangi perdagangan manusia.
"Segala bentuk aksi militer harus dilakukan dengan persetujuan pemerintah Libia," ujar juru bicara pemerintah Libia Hatem el-Ouraybi. "Opsi militer terhadap kapal di wilayah perairan Libia atau di luarnya kami pandang sebagai aksi tidak manusiawi."
UE memberi lampu hijau bagi aksi militer dimana kapal perang dan pesawat terbang pengintai diterjunkan ke Laut Mediterian setelah sejumlah kapal pengangkut imigran tenggelam dan menewaskan ratusan orang yang berusaha mencapai daratan Eropa.
Sebagian besar dari imigran yang berada di kapal itu membayar para pedagang manusia agar mereka bisa menumpang di kapal yang bertolak dari Libia.
"Pemerintah Libia tidak akan menerima segala bentuk pelanggaran kedaulatan Libia. Kami tidak akan menerima rencana apa pun kecuali rencana itu berkoordinasi dengan pemerintah," kata El-Ouraybi.
UE saat ini masih menunggu resolusi PBB yang akan mengizinkan mereka menghancurkan kapal milik para penyelundup manusia di wilayah perairan Libia.
Libia berada dalam kekacauan sejak 2011 saat pasukan internasional pimpinan NATO menggulingkan Moamar Khadafi. Faksi yang bermusuhan kini berebut kekuasaan di negara Afrika Utara yang kaya minyak itu. (AFP/I-2)