Pemilu Kamboja Diduga Sarat Kecurangan

PELAKSANAAN pemilihan umum (pemilu) di Kamboja diduga sarat dengan praktik kecurangan oleh partai berkuasa.

Kemenangan Perdana Menteri Hun Sen dengan perolehan 125 kursi di parlemen membuat Kamboja seakan menjadi negara satu partai karena penyelenggaraan pemilu tanpa keikutsertaan partai oposisi.

Kemenangan partai penguasa dalam pemungutan suara tersebut praktis memperpanjang masa pemerintahan Hun Sen selama 33 tahun. Dalam merespons hal itu, para pengamat berpendapat kemenangan tersebut akan mengusik para pejuang politik yang menyayangkan pelaksanaan pesta demokrasi yang minim perubahan.

Sementara itu, juru bicara Partai Rakyat Kamboja (CPP) Sok Esyan menegaskan pihaknya segera mengambil alih seluruh kursi parlemen. Dia mengklaim kemenangan CPP bersifat telak.

Esyan memperkuat pernyataannya dengan hasil perhitungan cepat. Secara resmi, hasil akhir pemilu baru akan diumumkan pada 15 Agustus 2018.

Pada pemilu tersebut, sekitar 8,3 juta penduduk Kamboja tercatat memberikan hak suara mereka. Pesta demokrasi itu merupakan pemilu keenam sejak pemilu pertama yang dipelopori PBB pada 1993.

Ironis, pemilu berlangsung tanpa partai oposisi sehingga mengundang kecurigaan. Tudingan kecurangan kian menguat setelah Hun Sen mendukung pembubaran partai oposisi dan penangkapan para pemimpinnya.

Menilik perjalanan Hun Sen, sang pemimpin Partai CPP, telah berkuasa sejak 1985 saat Kamboja masih dilanda konflik perang saudara. Dia kemudian melawan segala bentuk perbedaan pendapat dalam pemilu, menekan masyarakat sipil dan lawan politik, serta membungkam media independen.

Di lain hal, sikap otoriter Hun Sen tidak disukai negara-negara Barat. Amerika Serikat bahkan menarik dukungan dan menyebut pemilu di negara itu tidak mengusung keadilan dan gagal menyuarakan kehendak rakyat Kamboja.

Sejak 1998, Partai CPP selalu memenangi pemilu. Namun, 44% pemilih berbalik mendukung partai oposisi Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) pada 2013.