Pemilu Kamboja Diwarnai Kecurangan

PENYELENGGARAAN pemilihan umum (pemilu) Kamboja ditengarai adanya praktik kecurangan oleh partai berkuasa yang dipimpin Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen. Kemenangan Hun Sen dengan perolehan 125 kursi di parlemen, membuat Kamboja seakan menjadi negara satu partai pasca proses pemilu tanpa oposisi.

Hasil pemungutan suara tersebut praktis memperpanjang masa pemerintahan Hun Sen selama 33 tahun. Kendati demikian, para pengamat berpendapat kemenangan tersebut akan mengusik pejuang politis yang menyayangkan pesta demokrasi minim perubahan.

Juru Bicara Partai Rakyat Kamboja (CPP) Sok Esyan menyatakan pihaknya segera mengambil alih seluruh kursi parlemen. Dia pun mengklaim kemenangan yang diperoleh CPP bersifat telak. Sok Esyan memperkuat pernyataannya dengan hasil perhitungan cepat. Adapun hasil akhir pemilu diumumkan pada 15 Agustus 2018.

Sekitar 8,3 juta penduduk Kamboja diketahui memberikan hak suara dalam pemilu Kamboja keenam yang pertama kali dipelopori Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1993 lalu. Hanya saja, ketiadaan partai oposisi dalam pesta demokrasi tersebut mengundang kecurigaan. Terlebih, pasca Hun Sen mendukung pembubaran partai oposisi yang disertai penangkapan pemimpinnya.

Menilik perjalanan Hun Sen, sang pemimpin Partai CPP, telah berkuasa sejak 1985 saat Kamboja masih dilanda konflik perang saudara. Dia kemudian melawan segala bentuk perbedaan pendapat dalam pemilu, menekan masyarakat sipil dan lawan politik, serta membungkam media independen. Sikap otoriter Hun Sen nyatanya tidak disukai pemerintah Barat dengan menarik dukungan. Gedung Putih bahkan menyebut pemilu di Kamboja tidak mengusung keadilan dan gagal menyuarakan kehendak rakyat.

Partai CPP telah memenangkan setiap pemilu sejak 1998. Akan tetapi 44% pemilih yang mendukung adanya praktik korupsi, kemudian mendukung partai oposisi, Partai Penyelematan Nasional Kamboja (CNRP) pada 2013 lalu. Kondisi tersebut mengancam eksistensi Hun Sen. Partai CNRP pun mencoba menggencarkan aksi boikot terhadap hasil pemilu yang baru saja dilaksanakan. Namun pihak berwenang memperingatkan Partai CNRP untuk tidak meneruskan aksi kampanye pembersihan jari.

Meski partai berkuasa yang dipimpin Hun Sen memiliki basis dukungan kuat, namun tidak sedikit masyarakat Kamboja mulai putus asa terhadap hasil pemilu tersebut. Seorang penjual makanan yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan kepada AFP bahwa kehidupan akan semakin sulit pasca kemenangan Hun Sen.

"Saya memprediksi hidup akan sulit untuk lima tahun ke depan," ujar si penjual makanan, sebagaimana diberitakan AFP, Senin (30/7).

Di lain sisi, Wakil Direktur Divisi Asia di Human Rights Watch Phil Robertson memprediksi ketidakpuasan yang muncul di tengah masyarakat Kamboja dilatarbelakangi ketakutakan akan kehilangan haknya. "Apa yang kita lihat di sini ialah kemarahan pasif oleh masyarakat Kamboja. Mereka tidak diberi kesempatan memilih orang yang diinginkan," ujar Phil. Tidak berhenti di situ, tokoh opsisi yang kini hidup dalam pengasingan di Prancis, Sam Rainsy turut mengecam kemenangan partai yang diusung Hun Sen.

"Hasil pemilihan yang salah ini terjadi dalam iklim ketakutan. Ini merupakan pengkhianatan terhadap kehendak rakyat," cuit Sam dalam akun twitter pribadi. Beredar kabar bahwa hasil akhir pemilu tidak akan menunggu perhitungan resmi pada 15 Agustus 2018. Mengingat, Hun Sen telah merengkuh kekuasaan melalui aliansi politik dan keluarga di kepolisian, berikut dukungan militer dan media. (OL-4)